Kompas.com - 13/04/2021, 11:06 WIB
Ilustrasi Thinkstockphotos.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rentannya eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga membuat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong agar rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menilai, terbitnya UU tersebut penting untuk segera dibahas.

"Pekerja rumah tangga merupakan orang terdekat dalam lingkungan kita. Oleh karenanya, Rancangan UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga penting untuk kita bahas", ujar Femmy dikutip dari situs Kemenko PMK, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Komnas Perempuan: Sampai Hari Ini Tak Ada Payung Hukum yang Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Femmy mengatakan, permasalahan yang selama ini menimpa para pekerja rumah tangga di antaranya rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Hal tersebut diakibatkan karena pekerja rumah tangga kebanyakan di area privat.

"Sehingga tidak adanya perlindungan sosial, serta bekerja di luar standar kerja yang layak baik itu jam kerja yang panjang, upah yang rendah, beban kerja berlapis dan tidak ada standar keamanan dan keselamatan kerja," kata dia.

Femmy mengatakan, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga penting karena masih dianggap sebagai pekerja informal.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019, penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal jumlahnya lebih banyak dibanding pada sektor formal, yakni mencapai 55,72 persen.

Femmy berharap, dengan diterbitkannya aturan perlindungan pekerja rumah tangga, akan memberikan banyak manfaat bagi pekerja rumah tangga.

"Bukan hanya dari sisi perlindungan pekerjaan saja, namun juga terhadap kesejahteraan hingga jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga tersebut," ucap dia.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Theresia Iswarini menilai, sudah saatnya DPR berpihak kepada para pekerja rumah tangga.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Nilai RUU Pekerja Rumah Tangga Harus Disahkan demi Kemanusiaan

"Saatnya DPR RI menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok miskin, marginal dan rentan terutama dalam memastikan tidak ada lagi Sunarsih-Sunarsih (PRT korban kekerasan) lain di negeri ini," kata Theresia dalam konferensi persnya, Senin (15/2/2021).

Ia mengatakan, sudah berulang kali RUU PPRT masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR sejak periode 2004-2009 hingga kemudian masuk RUU Prioritas Prolegnas 2020.

Oleh karena itu, Theresia menuturkan, kini saatnya DPR menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X