Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Medis, Penyebab Stunting di Tanah Air Berasal dari Faktor Non-medis

Kompas.com - 12/04/2021, 16:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain akibat medis, salah satu faktor penyebab angka stunting di Tanah Air masih tinggi adalah masalah yang bersifat non-medis .

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan, isu kompleks penyebab stunting harus ditangani secara komprehensif.

"Permasalahan stunting akibat non-medis antara lain karena faktor ekonomi keluarga, kebersihan, dan sanitasi," kata Agus acara Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (12/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Menurut Agus, di bidang kesehatan, sudah jelas aksesnya untuk menangani stunting ke mana saja.

Namun masalah non-intervensi yang sensitif agar masyarakat bisa memperoleh kehidupan yang layak pun dinilainya menjadi sangat penting.

Baca juga: Menko PMK Sebut Orangtua yang Berhenti Merokok Bisa Cegah Anaknya Stunting

"Pemuda memiliki peranan sangat penting dalam upaya menangani permasalahan stunting, terutama diakibatkan urusan non-medis," kata dia.

Tidak hanya sekedar untuk sosialisasi, tetapi juga internalisasi terhadap mereka sebagai pemuda.

Agus mengatakan, internalisasi yang dimaksud adalah bagaimana agar pemuda mampu memahami dan menerapkan konsep pentingnya mencegah generasi masa depan Indonesia yang terlahir stunting.

"Yang kita harapkan pemuda bukan hanya melakukan sosialisasi advokasi, tapi bagaimana mereka bisa menginternalisasi. Karena sebetulnya pemuda inilah yang menjadi sasaran utama kita sekarang sampai nanti," ucap dia.

Pemerintah sendiri menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024.

Saat ini, jumlah stunting di Indonesia masih berada di angka 27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com