Menko PMK Sebut Orangtua yang Berhenti Merokok Bisa Cegah Anaknya Stunting

Kompas.com - 08/04/2021, 17:38 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, orangtua yang berhenti merokok bisa mencegah anaknya terkena stunting.

Pasalnya, selama ini, kebiasaan merokok di keluarga, terutama sang ayah menjadi salah satu penyebab stunting pada anak.

"Ada dua cara yang bisa menjadi solusi yakni memberikan edukasi untuk mendorong perubahan pola konsumsi dalam keluarga sehingga mengutamakan investasi kecerdasan anak sejak istri hamil sampai anak usia dua tahun serta melalui layanan rehabilitasi berhenti merokok," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender di Keluarga Jadi Penyebab Stunting

Menurut Muhadjir, apabila kedua hal tersebut dilakukan, maka anak dari keluarga rentan miskin dan hampir miskin akan terhindar dari beban stunting di kemudian hari.

Badan Pusat Statistik melalui Susenas Maret 2019 mencatat, pengeluaran untuk rokok dan tembakau menempati urutan kedua terbesar pada kelompok setelah makanan dan minuman jadi.

Tercatat pengeluaran untuk rokok dan tembakau 2,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk susu dan telur.

"Bahkan ketika saya berkunjung ke Kepulauan Nias, keluarga dengan anak stunting yang saya temui ternyata ayahnya adalah perokok. Bisa Anda hitung pengeluaran untuk sebungkus rokok sehari sekitar Rp 15.000 sampai Rp 20.000, yakni setara dengan 1 kg telur atau ½ kg daging ayam," tutur Muhadjir.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah agar tidak membelikan dan bansos tersebut untuk rokok.

Baca juga: Angka Stunting di Nias Tinggi, Menko PMK Ajak Warga Makan Ikan Sebanyak-banyaknya...

Termasuk Menteri Sosial (Mensos) juga yang sudah menetapkan bahwa program keluarga harapan (PKH) tidak akan diberikan kepada keluarga miskin yang kepala keluarganya merokok.

Sejauh ini, pemerintah telah menyusun strategi pengendalian tembakau.

Hal itu mulai dari pengembangan kawasan kabupaten/kota sehat, perluasan layanan berhenti merokok, peningkatan cukai hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, peningkatan tarif cukai rokok, hingga penguatan pelaksanaan penyaluran bansos dan subsidi terintegrasi.

Karenanya, ia meminta pola konsumsi keluarga diubah sehingga orangtua mengalihkan pengluaran pembelian rokok untuk membeli bahan makanan bergizi bagi anaknya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X