Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKopi: Ekonomi, Korupsi, dan Penanganan Covid-19 Dianggap Kelemahan Pemerintah

Kompas.com - 12/04/2021, 16:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS-comEkonomi menjadi salah satu aspek dalam pemerintahan yang dinilai masih lemah oleh masyarakat. 

Hal itu terungkap dari survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkap Survei Calon Pemimpin Indonesia 2024: Banjir Tokoh Menuju 2024 itu melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi. 

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Responden diwawancara via telepon pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun, serta memiliki Pendidikan tamat SLTA sederajat. 

“Ekonomi jadi yang dianggap penting oleh responden dan menjadi kelemahan dari pemerintah di persepsi lemah,” kata Kunto Adi dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Kemudian kelemahan lainnya menurut responden adalah terkait korupsi. Lalu, diikuti dengan penanganan Covid-19.

Menurut Kunto masih ada 1,5 persen responden yang menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki kelemahan.

Selain itu, responden juga ditanya tentang siapa yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Kemenristek Dihapus, Pemerintah Dinilai Anggap Ristek Tak Beri Hasil Menggembirakan

Hasilnya, Kunto Adi mengatakan, nama Presiden Joko Widodo muncul diurutan pertama sebagai sosok yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah saat ini.

“Presiden Jokowi jadi nomor 1, (dengan angka) 32,6 persen,” ucapnya.

Berikut ini, hasil Lembaga Survei KedaiKOPI terkait kelemahan pemerintah:

1. Ekonomi: 16,8 persen
2. Korupsi: 13,3 persen
3. Mengatasi Covid-19: 12,5 persen
4. Pengangguran: 5,7 persen
5. Kurang Tegas/Teliti: 5,1 persen

6. Mendahuluan Masalah Politik: 3,6 persen
7. Pendidikan: 3,2 persen
8. Kurang Mendengarkan Rakyat/Merakyat: 3,1 persen
9. Kebijakan yang Diambil/Peraturan yang Dibuat: 2,9 persen
10. Terorisme: 2,3 persen

11. Kejahatan/Kurangnya Keamanan: 2,1 persen
12. Banyaknya Demo/Ricuh: 2,1 persen
13. Bantuan Sosial Tidak Merata: 2,0 persen
14. Kurangnya Kerjasama antar Pemerintah: 1,9 persen
15. Ketidakadilan/Kesenjangan Sosial: 1,8 persen

16. Menurunnya Toleransi/Isu Rasisme/Radikalisme: 1,7 persen
17. Impor Bahan Baku/Perdagangan: 1,7 persen
18. Harga Bahan Baku Semakin Mahal: 1,3 persen
19. Kurang Adanya Kerja Nyata: 1,3 persen
20. Kesehatan: 1,3 persen

21. Utang Negara: 1,1 persen
22. Lainnya (mediasi pemerintah, bencana alam, dll): 11,7 persen
23. Tidak Ada: 1,5 persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com