Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Kompas.com - 10/04/2021, 16:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hasil kurang memuaskan dari pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) tunai yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

Pasalnya, hanya 29,9 persen responden yang menilai bansos tunai tepat sasaran. Sementara itu, sebanyak 51,3 persen menyatakan tidak tepat sasaran. Adapun 18,8 persen menyatakan tak menjawab.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian justru menilai Presiden Joko Widodo merupakan presiden yang peduli terhadap detail.

Baca juga: Kemensos Akan Pakai Pemindai Wajah bagi Warga yang Ambil Bansos Tunai

Oleh karena itu, ia mengatakan Jokowi akan meminta menteri-menterinya untuk segera menuntaskan apa yang menjadi kekurangan dalam program bansos.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat peduli terhadap detail. Jadi saya kira beliau tidak membiarkan menteri-menterinya jalan begitu saja," kata Donny dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

"Misalnya soal bansos, begitu ada masukan mengenai bansos yang tak tepat sasaran, presiden langsung memerintahkan untuk segera meng-update data," sambung dia.

Menurut Donny, hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bukan hanya presiden yang helicopter view atau memantau kinerja dari atas.

Akan tetapi, Jokowi dinilainya terus memantau penerimaan bantuan secara detail hingga sampai ke penerima manfaat.

Baca juga: Ini Cara Cek Nama Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 bagi Warga DKI Jakarta

"Beliau itu tidak hanya helicopter view, tapi juga masuk ke detail berkeliling menemui para penerima manfaat. Dan bila mana ada keluhan langsung akan segera didisposisikan ke menteri yang membawahinya," jelasnya.

Di sisi lain, Donny juga mengakui adanya pendapat yang kurang baik dari masyarakat terhadap kinerja kementerian.

Namun hal itu disikapi Presiden Jokowi dengan berulang kali mengingatkan kementerian untuk bekerja lebih keras dan cermat, terutama di saat pandemi.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah membeberkan hasil survei bahwa program pembagian sembako sebanyak 61,7 persen responden menyatakan tepat sasaran sedangkan 37,8 persen menyatakan tidak tepat sasaran. Adapun 0,5 persen responden menyatakan tak menjawab

Kemudian, hasil survei juga menunjukkan bahwa hanya 23 persen responden yang menyatakan Program Kartu Prakerja tepat sasaran dan 68,1 persen menyatakan tak tepat sasaran. Sisanya 8,9 persen tidak menjawab.

Adapun survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 responden yang terbagi secara proporsional di tingkat nasional. 

Baca juga: Wagub DKI Minta Warga Lapor jika Ada Masalah Pendataan Bansos Tunai Rp 300.000

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,5 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com