Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak ASN Lulusan SMA, Kepala BKN: Ini Menyulitkan Capai Birokrasi Cerdas dan Berkelas

Kompas.com - 09/04/2021, 20:07 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan lulusan sekolah menegah atas (SMA) bisa menyulitkan Indonesia untuk mewujudkan birokrasi yang cerdas dan berkelas dunia.

"Itu akan sangat sulit, kita perlu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi baik lebih banyak," kata Bima dalam diskusi daring bertajuk 'Bincang Hangat Sosialisasi CPNS 2021, Jumat (9/4/2021).

Bima mengatakan, ASN berpendidikan SMA biasanya melakukan pekerjaan administratif.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada orang dengan kompetensi dan kemampuan yang baik untuk bisa membentuk birokrasi yang terbaik untuk Indonesia.

Baca juga: Kepala BKN: Birokrasi di Indonesia Didominasi ASN Kolonial

Adapun saat ini jumlah ASN yang berpendidikan SMA 759.000 orang sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 2,78 juta orang.

Selain itu, Bima juga mengatakan birokrasi saat ini didominasi oleh ASN yang sudah berumur. Padahal, menurut dia, saat ini jumlah penduduk milenial sudah mencapai hampir 65 persen.

"Tapi susunan birokrasinya lebih didominasi, menyebutnya, kolonial," ujar dia.

Bima pun menilai komposisi lebih banyak ASN yang berumur ini harus segera diseimbangkan agar birokrasi menjadi lebih produktif.

Baca juga: BKN: Pengangkatan CPNS 5 Tahun Terakhir Tak Menutupi Jumlah PNS yang Masuk Usia Pensiun

Adapun berdasarkan data BKN, hingga 1 April 2021 di Indonesia total ada 4.179.943 juta ASN.

Angka itu terdiri dari PNS yang berjumlah 4.130.773 juta orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 49.170 orang.

Pemerintah memastikan pendaftaran untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK dimulai Mei hingga Juni 2021.

Kemudian, tahap seleksi CPNS dan PPPK dijadwalkan pada Juli hingga Oktober 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com