Menanti Pertemuan "Ngopi-ngopi" AHY dan Moeldoko, Akankah Terealisasi?

JAKARTA, KOMPAS.com – Perseteruan antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepemimpinan di Partai Demokrat diharapkan segera berakhir.

Sejak isu ini mencuat pada awal Februari lalu, isu perebutan kekuasaan di partai Demokrat mendapat sorotan dan kritik dari masyarakat.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai manuver politik yang dilakukan Moeldoko merupakan anomali politik dan demokrasi.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Dari perspektif demokrasi, peristiwa kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang tidak lazim.

Sebab, KLB yang digelar oleh kubu pendukung Moeldoko itu tidak sesuai AD/ART, serta memiliki pihak eksternal partai sebagai ketua umum.

Sementara, peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengkritik soal etika dalam berdemokrasi.

Belakangan, permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB ditolak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Lantas, kapan perseteruan ini akan berakhir?

Dalam wawancara ekslusif di program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (6/4/2021), AHY mengaku terbuka jika Moeldoko ingin bertemu.

AHY tak keberatan apabila Moeldoko ingin mengetahui lebih banyak tentang partai yang ia pimpin itu.

"Saya dari awal mengatakan, kalau Pak Moeldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat, boleh kita ngopi-ngopi," ujar AHY.

Baca juga: AHY Persilakan Moeldoko jika Ingin Ngopi-ngopi Bahas Demokrat

Namun AHY berharap dalam pertemuan itu nantinya Moeldoko tidak membahas soal kongres luar biasa (KLB) maupun upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Artinya ngopi-ngopi yang benar, jangan ngomongin KLB, jangan ngomongin perampasan partai politik," kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY menanggapi tudingan Moeldoko soal pergeseran ideologi di Partai Demokrat. AHY menilai tudingan itu sebagai pernyataan politik yang frustasi.

"Karena kebingungan, mencari alasan pembenaran bagi dirinya untuk mengambil alih, merampok, merampas kedaulatan Partai Demokrat," tutur dia.

AHY juga menyoroti alasan Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan Demokrat yang berubah-ubah. Ia menyebut narasi yang dilontarkan Moeldoko tidak didasarkan pada nalar.

"Karena sejak awal bergeser-geser narasinya. Sangat sulit dinalar, jadi di luar akal sehat dan mudah dipatahkan," ungkap AHY.

Baca juga: Jawaban AHY Saat Ditanya soal Kemungkinan Maju pada Pilpres 2024

Moeldoko memang sempat mengungkapkan beberapa alasan dirinya menerima jabatan ketua umum saat KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Moeldoko mengatakan, ia dipilih untuk menyelesaikan kekisruhan di Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI itu juga menyebut ada pergeseran ideologi partai.

Maka, ia mengambil keputusan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB untuk menyelamatkan partai dan demokrasi di Indonesia.

Secara terpisah, Juru bicara KLB, Muhammad Rahmad menilai, silaturahmi antara AHY dan Moeldoko dapat menjadi satu momen yang baik, apalagi mendekati Ramadhan.

“Pertemuan dua tokoh yang saling berseteru apalagi jelang Ramadhan itu baik dan bagus,” kata Rahmad pada Kompas.com, Kamis (8/4/2021).

Silaturahmi jangan timbulkan misteri

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, pertemuan antara AHY dan Moeldoko bisa saja terjadi. Sebab, ia mengatakan, dalam politik tidak ada kawan dan lawan sejati.

Namun ia berharap, masyarakat dapat mengetahui secara jelas isi pembahasan dalam pertemuan itu, jika nantinya terealisasi.

“Menurut saya, silakan silaturahim. Tapi dalam silaturahim itu (informasi) harus disampaikan terang benderang, agar tidak menimbulkan misteri di masyarakat tentang sebenarnya ada perpecahan atau ini sekedar sebuah drama,” jelas Hendri.

Baca juga: AHY dan Moeldoko Dinilai Bisa Dapat Sentimen Negatif Publik

Hendri juga meminta AHY dan Moeldoko untuk berhati-hati dalam menentukan langkah politiknya.

Sebab jika pertemuan keduanya terjadi, maka dapat menimbulkan potensi sentimen negatif dari masyarakat. Terlebih saat ini konflik kedua kubu masih berlangsung.

“Katanya sudah ada (laporan) di pengadilan, lalu (ada ajakan) ngopi-ngopi, masyarakat akan bertanya-tanya secara politik ada apa ini sebenarnya,” tutur Hendri.