Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Persilakan Moeldoko jika Ingin "Ngopi-ngopi" Bahas Demokrat

Kompas.com - 08/04/2021, 05:00 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Sumber Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersilakan jika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin bertemu.

AHY mengaku tak keberatan apabila Moeldoko ingin mengetahui lebih banyak tentang partai yang ia pimpin itu.

"Saya dari awal mengatakan, kalau Pak Moeldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat boleh kita ngopi-ngopi," ujar AHY, dalam program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Pengesahan Kubu KLB Ditolak, AHY: Satu Babak Sudah Kita Lewati

Namun AHY berharap dalam pertemuan itu nantinya Moeldoko tidak membahas soal kongres luar biasa (KLB) maupun upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Artinya ngopi-ngopi yang benar, jangan ngomongin KLB, jangan ngomongin perampasan partai politik," kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY menanggapi tudingan Moeldoko soal pergeseran ideologi di Partai Demokrat.

AHY menilai tudingan itu sebagai pernyataan politik yang frustasi.

"Karena kebingungan, mencari alasan pembenaran bagi dirinya untuk mengambil alih, merampok, merampas kedaulatan Partai Demokrat," tutur dia.

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Selain itu, AHY juga menyoroti alasan Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan Demokrat yang berubah-ubah.

AHY menyebut narasi yang dilontarkan Moeldoko tidak didasarkan pada nalar.

"Karena sejak awal bergeser-geser narasinya. Sangat sulit dinalar, jadi di luar akal sehat dan mudah dipatahkan," ungkap AHY.

Baca juga: KLB Demokrat: Manipulasi Opini Publik dan Musnahnya Etika Berpolitik

Sebelumnya Moeldoko sempat mengungkapkan beberapa alasan dirinya bersedia menerima jabatan ketua umum saat kongres luar biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Moeldoko mengatakan dipilih untuk menyelesaikan kekisruhan di Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI itu juga menyebut ada pergeseran ideologi partai.

Maka, ia mengambil keputusan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk menyelamatkan partai dan demokrasi di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com