Moda Transportasi di 8 Wilayah Ini Dibolehkan Beroperasi pada 6-17 Mei

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melarang beroperasinya moda transportasi untuk kegiatan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. 

Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih memperbolehkan moda transportasi maupun kendaraan bermotor melakukan pergerakan di sejumlah wilayah algomerasi atau kawasan perkotaan. 

Kebijakan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

"Untuk kawasan perkotaan ada beberapa daerah yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube BNPB, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Wali Kota Tangerang Dorong Kemendagri Buat Aturan Larangan Mudik untuk Seluruh Pemda

Adapun wilayah algomerasi yang dimaksud meliputi Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, Bandung Raya, Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi, Jogja Raya, dan Solo Raya.

Kemudian Gerbang Kertosusilo-Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo dan terakhir wilayah algomerasi Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros.

Pengecualian ini hanya berlaku bagi moda transportasi darat. 

Selain terkait algomerasi, Kemenhub juga telah mengeluarkan rincian bagi moda transportasi yang masuk dalam kategori dilarang dan pengecualian di tengah kebijakan peniadaan mudik.

Adapun moda transportasi yang masuk kategori dilarang bergerak meliputi kendaraan bermotor umum jenis mobil bus dan mobil penumpang.

Selanjutnya, kendaraan bermotor perseorangan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, serta kapal angkutan, kapal sungai, kapal danau, dan kapal penyeberangan.

Sedangkan kendaraan yang masuk kategori pengecualian alias diperbolehkan melakukan perjalanan adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Indonesia, kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI-Polri, kendaran dinas perjalanan petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulance, dan mobil jenazah.

Lalu mobil barang dengan tidak membawa penumpang, kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat ibu hamil dan anggota keluarga intinya.

Selanjutnya, kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar-mahasiswa yang ada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal.

Sedangkan untuk pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu mereka yang bekerja atau dalam perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, danan pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

"Kemudian kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping," terang dia.

Baca juga: Seluruh Moda Transportasi Mudik Dilarang Beroperasi, 6-17 Mei 2021

"Itu juga masih diperbolehkan melakukan perjalanan. Kemudian kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemenhub menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idul Fitri yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Larangan ini merujuk dengan ditetapkannya kebijakan peniadaan mudik pada Idul Fitri 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.