Pemerintah Diminta Konsisten soal Mudik, Jangan Sampai Masyarakat Kecewa

Kompas.com - 08/04/2021, 13:15 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah. DOK. Geraldi/Man (dpr.go.id)Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H mendatang.

Pasalnya, kata Puan, pemerintah sebelumnya sudah beberapa kali memberi imbauan atau larangan berpergian saat libur panjang tetapi tetap ada peningkatan mobilitas warga pada libur panjang itu.

“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Menkes: Khusus Lebaran, Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Kota Tujuan Mudik yang Banyak Lansia

Puan mengakui, upaya mengatasi penyebaran Covid-19 sambil menjaga geliat perekonomian memang bukan hal mudah.

Pelarangan mudik memang dapat mencegah penyebaran Covid-19 tetapi di sisi lain dapat berpengaruh pada perekonomian dari pusat ke daerah.

Politikus PDI-P itu pun menyebut, masyarakat juga bertanya-tanya mengapa mudik dilarang sementara tempat wisata boleh beroperasi meski tetap dibatasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Puan meminta pemerintah untuk mematangkan kebijakan soal mudik, ibadah di bulan Ramadhan, dan tempat wisata agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan upaya menjaga roda perekonomian dapat berjalan adil dan efektif.

Baca juga: 4 Hal soal Larangan Mudik Lebaran 2021, Sanksi Turun Pangkat hingga Diminta Putar Balik

"Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya," kata dia.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat mau menahan diri untuk menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.