Pemerintah Diminta Konsisten soal Mudik, Jangan Sampai Masyarakat Kecewa

Kompas.com - 08/04/2021, 13:15 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah. DOK. Geraldi/Man (dpr.go.id)Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H mendatang.

Pasalnya, kata Puan, pemerintah sebelumnya sudah beberapa kali memberi imbauan atau larangan berpergian saat libur panjang tetapi tetap ada peningkatan mobilitas warga pada libur panjang itu.

“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Menkes: Khusus Lebaran, Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Kota Tujuan Mudik yang Banyak Lansia

Puan mengakui, upaya mengatasi penyebaran Covid-19 sambil menjaga geliat perekonomian memang bukan hal mudah.

Pelarangan mudik memang dapat mencegah penyebaran Covid-19 tetapi di sisi lain dapat berpengaruh pada perekonomian dari pusat ke daerah.

Politikus PDI-P itu pun menyebut, masyarakat juga bertanya-tanya mengapa mudik dilarang sementara tempat wisata boleh beroperasi meski tetap dibatasi.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah untuk mematangkan kebijakan soal mudik, ibadah di bulan Ramadhan, dan tempat wisata agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan upaya menjaga roda perekonomian dapat berjalan adil dan efektif.

Baca juga: 4 Hal soal Larangan Mudik Lebaran 2021, Sanksi Turun Pangkat hingga Diminta Putar Balik

"Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya," kata dia.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat mau menahan diri untuk menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam konferensi pers, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Larangan ASN Ajukan Cuti dan Mudik Lebaran hingga Sanksi bagi Pelanggar

"Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia.

Namun, belakangan, Muhadjir menyebut tempat-tempat wisata masih boleh beroperasi demi menggerakan ekonomi pariwisata di daerah setempat.

"Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X