Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pernikahan Atta-Aurel, KPI Mengaku Baru Tahu Presiden Jokowi Akan Datang Sehari Sebelum Acara

Kompas.com - 06/04/2021, 15:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya baru mengetahui kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pernikahan Youtuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah, Sabtu (3/4/2021), atau satu hari sebelum pernikahan berlangsung.

Mulyo bercerita, pihak Istana saat itu mengajak serta KPI untuk rapat bersama terkait pernikahan Atta-Aurel.

"Kami baru tahu bahwa Presiden akan datang itu, satu hari sebelum pernikahan atau hari Jumat. Kalau tidak salah, sehari sebelum acara itu kami baru diberi tahu," kata Mulyo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Tak Beri Sanksi Tayangan Pernikahan Atta-Aurel, KPI: Bukan karena Pak Jokowi Hadir

Dalam rapat tersebut, kata Mulyo, pihak Istana bertanya kepada Ketua KPI Agung Suprio apakah ada pesan yang ingin disampaikan terkait pernikahan Atta-Aurel.

Mulyo mengatakan, KPI pun menginginkan agar pernikahan tersebut mematuhi beberapa catatan yang diberikan dalam rapat pleno, salah satunya menyisipkan nilai budaya dalam proses pernikahan.

"Waktu itu ketua kami ditanya, ada pesan apa dari KPI yang kemudian harus diperhatikan oleh pihak RCTI," ujar dia. 

Terkait tetap disiarkannya pernikahan Atta-Aurel, kata Mulyo, hal itu dikarenakan hasil keputusan dalam rapat pleno KPI.

Rapat pleno KPI itu diputuskan tidak ada sanksi terkait pertunangan Atta-Aurel. Oleh karena itu, KPI memutuskan untuk memungkinkan proses pernikahan Atta-Aurel untuk ditayangkan di televisi.

Baca juga: Sudah Ditegur, Akad Nikah Atta Aurel Tetap Tayang? Ini Kata KPI

Prosesi pernikahan Atta-Aurel tetap disiarkan tanpa sanksi karena pihak RCTI selaku televisi penyelenggara sudah diberikan peringatan keras agar dapat menyisipkan nilai edukasi dalam tayangan itu.

"Jadi ada Presiden atau tidak ada, kami sangat ingin acara itu memasukkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat," ucap dia. 

Ia juga menegaskan bahwa keputusan dalam rapat pleno juga diambil secara tajam sehingga KPI tetap mengizinkan penyiaran tayangan pernikahan Atta-Aurel di televisi.

"Rapat pleno sendiri kan sangat tajam. Untuk memberi sanksi dan tidak. Kemudian diberi keputusan tidak memberi sanksi dengan catatan, pihak RCTI mau memperhatikan beberapa hal, salah satunya memberikan muatan edukasi, pembelajaran budaya," ujar Mulyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menghadiri acara akad nikah YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/4/2021).

Dikutip dari rilis resmi Sekretariat Presiden, Presiden hadir sebagai saksi nikah dari pihak mempelai pria dalam akad nikah itu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir bertindak sebagai saksi nikah dari pihak mempelai wanita.

Baca juga: Buntut Penayangan Acara Lamaran Atta-Aurel, KPI Beri RCTI Peringatan Keras

Kedatangan Presiden Jokowi di pernikahan Atta-Aurel itu pun menjadi polemik di masyarakat. Salah satunya beragam komentar kontra yang terlihat di akun Twitter Sekretariat Negara @KemensetnegRI.

Warganet menilai, akun tersebut tidak layak mengunggah foto kehadiran Presiden Jokowi dalam pernikahan Atta-Aurel. Sebab, masyarakat menilai pernikahan itu bukan merupakan acara kenegaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com