Kompas.com - 05/04/2021, 18:57 WIB
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai, upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat menggambarkan musnahnya etika dalam berpolitik.

Sebab, upaya itu juga diwarnai oleh manipulasi opini publik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari publik.

"Ia juga merefleksikan musnahnya etika politik di antara elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan mereka, percaya bahwa dukungan dan kepercayaan publik bisa didapat dengan manipulasi opini publik," kata Wijayanto dalam sebuah webinar, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Menurut Wijayanto, manipulasi opini publik itu terlihat dari kemunculan narasi dukungan terhadap kongres luar biasa (KLB) di media sosial. Narasi tersebut muncul dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat.

Narasi yang muncul antara lain menyebut Partai Demokrat sebagai partai dinasti, kader Partai Demokrat disebut korup, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut akan menyelamatkan Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Narasi yang digulirkan pasukan siber itu, kata Wijayanto, sesungguhnya tidak berhubungan dengan argumentasi soal legalitas KLB.

Menurut Wijayanto, narasi yang mendukung kubu KLB lebih banyak dari narasi pendukung kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu dapat dilihat dari jumlah tagar (tanda pagar) atau hashtag yang muncil.

 

"Meskipun demikian, kubu AHY lebih berhasil memengaruhi opini dan memenangkan simpati publik. Hal ini nampak dari berbagai opini di media arus utama yang menentang pengambilalihan paksa ini," ujar Wijayanto.

Baca juga: Politisi Demokrat Sarankan Moeldoko Mundur dari Jabatan KSP

Oleh karena itu, Wijayanto mengingatkan Partai Demokrat tetap berhati-hati, karena penggiringan opini untuk menyerang sangat mungkin kembali terjadi.

"Ini menurut saya, satu hal yang perlu diwaspadai ke depan ya karena pasukan siber itu masih ada dan upaya-upaya penggiringan opini publik dalam isu-isu lain masih tetap berjalan," kata Wijayanto.

Adapun, Moeldoko terpilih melalui KLB yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Setelah itu, kubu Moeldoko mengajukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta susunan kepengurusan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun, Kemenkumham menolak untuk mengesahkan permohonan tersebut. Kini, kubu Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X