KLB Demokrat: Manipulasi Opini Publik dan Musnahnya Etika Berpolitik

Kompas.com - 05/04/2021, 18:57 WIB
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menilai, upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat menggambarkan musnahnya etika dalam berpolitik.

Sebab, upaya itu juga diwarnai oleh manipulasi opini publik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dari publik.

"Ia juga merefleksikan musnahnya etika politik di antara elite yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan mereka, percaya bahwa dukungan dan kepercayaan publik bisa didapat dengan manipulasi opini publik," kata Wijayanto dalam sebuah webinar, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Menurut Wijayanto, manipulasi opini publik itu terlihat dari kemunculan narasi dukungan terhadap kongres luar biasa (KLB) di media sosial. Narasi tersebut muncul dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat.

Narasi yang muncul antara lain menyebut Partai Demokrat sebagai partai dinasti, kader Partai Demokrat disebut korup, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut akan menyelamatkan Demokrat.

Narasi yang digulirkan pasukan siber itu, kata Wijayanto, sesungguhnya tidak berhubungan dengan argumentasi soal legalitas KLB.

Menurut Wijayanto, narasi yang mendukung kubu KLB lebih banyak dari narasi pendukung kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu dapat dilihat dari jumlah tagar (tanda pagar) atau hashtag yang muncil.

 

"Meskipun demikian, kubu AHY lebih berhasil memengaruhi opini dan memenangkan simpati publik. Hal ini nampak dari berbagai opini di media arus utama yang menentang pengambilalihan paksa ini," ujar Wijayanto.

Baca juga: Politisi Demokrat Sarankan Moeldoko Mundur dari Jabatan KSP

Oleh karena itu, Wijayanto mengingatkan Partai Demokrat tetap berhati-hati, karena penggiringan opini untuk menyerang sangat mungkin kembali terjadi.

"Ini menurut saya, satu hal yang perlu diwaspadai ke depan ya karena pasukan siber itu masih ada dan upaya-upaya penggiringan opini publik dalam isu-isu lain masih tetap berjalan," kata Wijayanto.

Adapun, Moeldoko terpilih melalui KLB yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Setelah itu, kubu Moeldoko mengajukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat serta susunan kepengurusan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun, Kemenkumham menolak untuk mengesahkan permohonan tersebut. Kini, kubu Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X