Mendikbud Dorong Sekolah yang Kesulitan PJJ Agar Mulai Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, banyak peserta didik mengalami kesulitan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran tidak optimal.

Kesulitan yang paling sering dialami para peserta didik adalah kendala jaringan internet.

Oleh sebab itu, Nadiem mendorong pemerintah daerah membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah, khususnya di daerah-daerah yang paling sulit melaksanakan PJJ.

"Saya mendorong Pemda yang daerahnya sangat sulit untuk melaksanakan PJJ segera mengembalikan anak-anak, untuk daerah terluar, tertinggal segera mengembalikan anak ke sekolah dengan protokol kesehatan tidak apa-apa mulainya dulu," kata Nadiem dalam diskusi secara virtual bertajuk "Persiapan Pembelajaran Tatap Muka", Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Cerita Mendikbud Nadiem Makarim Jadi Guru PAUD bagi 3 Putrinya

Nadiem mengatakan, pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Setiap satuan pendidikan, kata Nadiem, diperbolehkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melengkapi daftar periksa sebelum membuka pembelajaran tatap muka terbatas.

Daftar periksa yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas kesehatan di sekolah seperti tempat cuci tangan, disinfektan, thermogun dan memiliki toilet yang layak.

"Jadi dana BOS itu harus digunakan untuk persiapan dan cukup kalau diprioritaskan terhadap daftar periksa," ujarnya.

Baca juga: Siswa Terpapar Covid-19, Nadiem: Belajar Tatap Muka Dihentikan

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, bagi peserta didik yang orangtuanya memiliki penyakit penyerta (komorbid) sebaiknya tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.

Selain itu, ia mengatakan, Pemda bisa menutup kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas apabila terjadi penularan Covid-19 di satu satuan pendidikan.

"Jadi bukannya kita tidak siaga terhadap Covid-19, itu diwajibkan, harus tutup sekolahnya kalau ada infeksi," pungkasnya.