Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Potensi Kehabisan Vaksin, Satgas: Pemerintah Terus Berdiplomasi untuk Cegah Kekosongan

Kompas.com - 30/03/2021, 10:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin Covid-19 untuk menjamin ketersediaan stok.

Terkait hal tersebut, saat ini Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kesehatan masih menempuh berbagai upaya diplomasi dengan negara produsen vaksin.

Hal ini Wiku sampaikan merespons Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehabisan persediaan vaksin pada April 2021.

Baca juga: Wawancara Khusus Menlu Retno Marsudi - Diplomasi Vaksin: Membuka Akses, Meratakan Jalan

"Sebagaimana upaya yang akan diusahakan oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk menjami stoknya masih tersedia untuk mencegah vaksinasi tidak berhenti melalui diplomasi antarnegara yang baik," kata Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (30/3/2021).

Ketika ditanya jenis vaksin yang tengah diupayakan pengadaannya oleh pemerintah, Wiku tak menjawab detail. Ia hanya menyebut bahwa vaksin yang tengah diupayakan adalah yang terbukti aman, efektif, memiliki izin edar darurat atau emergency use authorization (EUA), dan izin kehalalan.

Pemerintah, kata Wiku, tak ingin ada kekosongan stok vaksin. Pemerintah berharap agar program vaksinasi tetap berjalan sesuai dengan jadwal.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Warga Bersedia Disuntik Vaksin AstraZeneca

Oleh karena itu, selain mengupayakan pengadaan vaksin melalui kerja sama dengan negara tetangga, pemerintah terus melanjutkan pengadaan vaksin dalam negeri.

"Di sisi lain, untuk rencana jangka panjang Pemerintah Indonesia pun terus mengintensifkan pengadaan vaksin dalam negeri," kata Wiku.

Sebelumnya, Menkes Budi mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia akan sangat menipis pada April 2021.

Penyebabnya, dua gelombang pengiriman vaksin Covid-19 AstraZeneca ke Indonesia ditunda untuk sementara waktu.

"April (persediaan vaksin) kita akan sedikit sekali. Kita hanya punya 7,6 juta vaksin Sinovac," ujar Budi dalam konferensi pers, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: Survei: 73 Persen Responden Mau Disuntik Vaksin jika Prabowo Sudah Divaksin

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk negara-negara miskin dan berkembang.

Dari kesepakatan itu, Indonesia sudah memperoleh 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sudah tiba di Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com