Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Warga Bersedia Disuntik Vaksin AstraZeneca

Kompas.com - 29/03/2021, 19:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga Indonesia bersedia untuk disuntik vaksin AstraZeneca meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin tersebut haram.

Hal ini menjadi temuan survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Senin (29/3/2021).

"55 persen pernah mendengar MUI menyatakan vaksin itu haram namun boleh digunakan," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Soal Embargo Vaksin AstraZeneca, Bio Farma Minta Kemenlu Berdiplomasi dengan India

"Dan dari yang pernah mendengar pernyataan MUI tersebut, sekitar 53 persen bersedia divaksinasi dengan AstraZeneca-Oxford, 34 persen tidak bersedia, dan 14 persen tidak menjawab" tuturnya.

Namun demikian, menurut Deni, minat warga untuk disuntik vaksin AstraZeneca relatif rendah yakni 53 persen.

Angka ini di bawah target pemerintah soal jumlah penduduk yang akan divaksin yaitu 70 persen.

Khusus pada warga muslim, survei menunjukkan bahwa ada 53 persen pernah mendengar MUI menyatakan vaksin AstraZeneca haram namun boleh digunakan.

Baca juga: 5.509 Warga Sulut Telah Divaksin AstraZeneca, 358 Alami KIPI, 4 Dirawat

"Dan dari yang pernah mendengar MUI menyatakan haram, yang bersedia divaksinasi dengan AstraZeneca-Oxford 52 persen, 40 persen tidak bersedia, dan 8 persen tidak menjawab," kata Deni.

Adapun survei berskala nasional ini dilakukan pada 23-26 Maret 2021 dengan melibatkan 1.401 responden yang dipilih secara acak. Survei yang dilakukan melalui telepon ini memiliki margin of error survei sebesar 2,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com