Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Warga Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Sebut Ada yang Menyamar Jadi Koper dan Sayur

Kompas.com - 29/03/2021, 09:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tugas kepala daerah adalah untuk mengamankan agar mobilitas masyarakat tidak terjadi.

Namun kondisi Jawa Barat, kata dia, sedikit berbeda dengan daerah lain karena perjalanan bisa dilakukan melalui darat.

Baca juga: Tanggapi Larangan Mudik Lebaran 2021, Menkes: Sabar Dulu Sampai Pandemi Covid-19 Terkontrol

"Jadi kalau kami tahan-tahan, orang tetap ngotot ingin melepas stres (dengan bepergian). Terutama warga Jakarta, saya wawancara Pak Riza (Wagub DKI Ahmad Riza Patria) itu rata-rata mainnya ke Bandung Raya," ujar Ridwan di acara Charta Politika, Minggu (29/3/2021).

"Oleh karena itu urusan mudik, kami sebagai kepala daerah fatsun pada analisis pusat. Kami tugasnya hanya mengamankan, hanya mudik ini memang mayoritasnya dari Jabodetabek baik ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur," kata dia.

Berdasarkan pengalaman menangani larangan mudik pada 2020, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk tetap bisa mudik.

Mereka bahkan rela menyamar demi bisa pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara.

"Kami sudah punya pengalaman mengendalikan mudik tahun lalu. Ada yang menyamar jadi koper, ada yang menyamar jadi sayur, sembunyi di belakang truk, dan sebagainya, saking rindunya nikmat silaturahim tatap muka itu luar biasa," kata dia.

Baca juga: Rilis SE, Menpan RB: ASN Harus Jadi Contoh untuk Tidak Mudik Lebaran

Berdasarkan pengalaman itu, kata Emil, maka pihaknya pun saat ini tinggal melakukan sosialisasi lebih mendalam.

Mengingat, dua tahun tidak bisa mudik ke kampung halaman dipahaminya sangat menyedihkan bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan untuk melarang mudik tahun 2021 mulai 6-17 Mei 2021.

Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat juga diminta untuk tidak bepergian ke luar daerah kecuali untuk urusan yang sangat mendesak.

Keputusan larangan mudik tersebut diambil untuk menekan angka kasus Covid-19 di Tanah Air yang kerap kali melonjak setelah libur panjang.

Baca juga: Dukung Pemerintah Larang Mudik, Asita: Jika Ada Masyarakat Minta Refund, Kami Bantu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com