Saat Warga Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Sebut Ada yang Menyamar Jadi Koper dan Sayur

Kompas.com - 29/03/2021, 09:59 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tugas kepala daerah adalah untuk mengamankan agar mobilitas masyarakat tidak terjadi.

Namun kondisi Jawa Barat, kata dia, sedikit berbeda dengan daerah lain karena perjalanan bisa dilakukan melalui darat.

Baca juga: Tanggapi Larangan Mudik Lebaran 2021, Menkes: Sabar Dulu Sampai Pandemi Covid-19 Terkontrol

"Jadi kalau kami tahan-tahan, orang tetap ngotot ingin melepas stres (dengan bepergian). Terutama warga Jakarta, saya wawancara Pak Riza (Wagub DKI Ahmad Riza Patria) itu rata-rata mainnya ke Bandung Raya," ujar Ridwan di acara Charta Politika, Minggu (29/3/2021).

"Oleh karena itu urusan mudik, kami sebagai kepala daerah fatsun pada analisis pusat. Kami tugasnya hanya mengamankan, hanya mudik ini memang mayoritasnya dari Jabodetabek baik ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur," kata dia.

Berdasarkan pengalaman menangani larangan mudik pada 2020, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk tetap bisa mudik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka bahkan rela menyamar demi bisa pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara.

"Kami sudah punya pengalaman mengendalikan mudik tahun lalu. Ada yang menyamar jadi koper, ada yang menyamar jadi sayur, sembunyi di belakang truk, dan sebagainya, saking rindunya nikmat silaturahim tatap muka itu luar biasa," kata dia.

Baca juga: Rilis SE, Menpan RB: ASN Harus Jadi Contoh untuk Tidak Mudik Lebaran

Berdasarkan pengalaman itu, kata Emil, maka pihaknya pun saat ini tinggal melakukan sosialisasi lebih mendalam.

Mengingat, dua tahun tidak bisa mudik ke kampung halaman dipahaminya sangat menyedihkan bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan untuk melarang mudik tahun 2021 mulai 6-17 Mei 2021.

Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat juga diminta untuk tidak bepergian ke luar daerah kecuali untuk urusan yang sangat mendesak.

Keputusan larangan mudik tersebut diambil untuk menekan angka kasus Covid-19 di Tanah Air yang kerap kali melonjak setelah libur panjang.

Baca juga: Dukung Pemerintah Larang Mudik, Asita: Jika Ada Masyarakat Minta Refund, Kami Bantu



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.