Saat Warga Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Sebut Ada yang Menyamar Jadi Koper dan Sayur

Kompas.com - 29/03/2021, 09:59 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tugas kepala daerah adalah untuk mengamankan agar mobilitas masyarakat tidak terjadi.

Namun kondisi Jawa Barat, kata dia, sedikit berbeda dengan daerah lain karena perjalanan bisa dilakukan melalui darat.

Baca juga: Tanggapi Larangan Mudik Lebaran 2021, Menkes: Sabar Dulu Sampai Pandemi Covid-19 Terkontrol

"Jadi kalau kami tahan-tahan, orang tetap ngotot ingin melepas stres (dengan bepergian). Terutama warga Jakarta, saya wawancara Pak Riza (Wagub DKI Ahmad Riza Patria) itu rata-rata mainnya ke Bandung Raya," ujar Ridwan di acara Charta Politika, Minggu (29/3/2021).

"Oleh karena itu urusan mudik, kami sebagai kepala daerah fatsun pada analisis pusat. Kami tugasnya hanya mengamankan, hanya mudik ini memang mayoritasnya dari Jabodetabek baik ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur," kata dia.

Berdasarkan pengalaman menangani larangan mudik pada 2020, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk tetap bisa mudik.

Mereka bahkan rela menyamar demi bisa pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara.

"Kami sudah punya pengalaman mengendalikan mudik tahun lalu. Ada yang menyamar jadi koper, ada yang menyamar jadi sayur, sembunyi di belakang truk, dan sebagainya, saking rindunya nikmat silaturahim tatap muka itu luar biasa," kata dia.

Baca juga: Rilis SE, Menpan RB: ASN Harus Jadi Contoh untuk Tidak Mudik Lebaran

Berdasarkan pengalaman itu, kata Emil, maka pihaknya pun saat ini tinggal melakukan sosialisasi lebih mendalam.

Mengingat, dua tahun tidak bisa mudik ke kampung halaman dipahaminya sangat menyedihkan bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan untuk melarang mudik tahun 2021 mulai 6-17 Mei 2021.

Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat juga diminta untuk tidak bepergian ke luar daerah kecuali untuk urusan yang sangat mendesak.

Keputusan larangan mudik tersebut diambil untuk menekan angka kasus Covid-19 di Tanah Air yang kerap kali melonjak setelah libur panjang.

Baca juga: Dukung Pemerintah Larang Mudik, Asita: Jika Ada Masyarakat Minta Refund, Kami Bantu

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Nasional
Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X