Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Moeldoko, Demokrat: Kalau Mau Menyelamatkan Bangsa, Jangan Jadi Bagian dari Begal Politik

Kompas.com - 29/03/2021, 06:12 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk fokus menjalankan pekerjaannya jika ingin menyelamatkan bangsa dan negara.

Menurut Andy, Moeldoko dapat memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara tanpa terlibat dalam gerakan perebutan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Kalau mau benar menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara illegal. Lakukan saja tugasnya selaku KSP dengan sungguh-sungguh,” sebut Andy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Selain itu Andy juga menyebut bahwa Moeldoko tidak tahu menahu soal dinamika yang terjadi di partai belambang mercy tersebut.

Baca juga: Moeldoko soal Gabung Demokrat KLB: Itu Atas Otoritas Pribadi, Saya Tak Mau Bebani Presiden

Andy mejelaskan, Moeldoko tidak mengetahui bahwa kader Partai Demokrat berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama.

“Beda-beda agama, beda-beda suku, hal biasa bagi kami. Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat. Karena sama-sama mengdepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

“Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat, dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bulang ada pertarungan ideologis di Demokrat,” sambung Andy.

Menurut Andy, Moeldoko juga tidak perlu bicara tentang demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Sebab, saat ini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih secara sah dan sesuai AD/ART yang berlaku pada KLB 2020 lalu.

“Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketum di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara,” pungkasnya.

Sebelumnya KSP Moeldoko menyampaikan beberapa alasan terkait keputusannya menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, 5 Maret 2021.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Moeldoko menyebut alasannya mengambil keputusan itu karena ada pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat.

Moeldoko beralasan, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, pada akun Instagram miliknya @dr_Moeldoko, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com