Kata Pengamat, Ini Para Kandidat Pengganti Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P

Kompas.com - 27/03/2021, 22:30 WIB
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio saat ditemui seusai diskusi di kantot YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPengamat komunikasi politik Hendri Satrio saat ditemui seusai diskusi di kantot YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10).

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio menilai ada beberapa nama yang bisa berpeluang menggantikan kepemimpinan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kelak.

Hendri memiliki penilaian bahwa sosok pengganti Megawati masih merupakan trah Presiden Soekarno.

"Kalau saya menilai sejarahnya PDI-P. Agak kesulitan menurut saya, menempatkan trah non-Soekarno menjadi pimpinan partai. Nah, ini artinya akan tetap berada di trah Soekarno," kata Hendri dalam diskusi daring bertajuk "Senjakala Regenerasi Parpol", Sabtu (27/3/2021).

Usai mengungkapkan hal tersebut, Hendri kemudian menyebut trah Soekarno yang dimaksud adalah putra dan putri Megawati Soekarnoputri yakni Prananda Prabowo (Nanan) dan Puan Maharani.

Dua anak Megawati itu digadang-gadang berpeluang menggantikan posisi ibunya di PDI-P sebagai ketua umum.

Hendri menilai, sosok Puan memiliki pengalaman lebih lengkap di politik baik itu di legislatif, partai, maupun eksekutif.

"Sementara Mas Nanan berada di jantung pertahanan partai sebagai situation room head. Jadi dia membuat strategi-strategi ke depan tentang parpol PDI Perjuangan," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi itu mengaku belum dapat memprediksi siapa yang akan menggantikan Megawati Soekarnoputri di PDI-P.

Namun Hendri menilai, Megawati perlu mulai menunjuk siapa calon penggantinya di masa depan. Hal ini untuk menghindari terjadinya gesekan dalam tubuh partai bermoncong putih itu.

"Saya sarankan akan sangat baik apabila Ibu Mega, saat ini yang sedang sehat walafiat kemudian menunjuk siapa penggantinya. Agar tidak terjadi gesekan-gesekan dan kemudian PDI Perjuangan bisa jadi contoh terus-terusan," usul dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X