Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Max Sopacua: Mantan Penyiar TVRI hingga Politikus Partai Emas yang Jadi Pendukung KLB Demokrat

Kompas.com - 26/03/2021, 17:22 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comLegal standing Max Sopacua dipertanyakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar. 

Pasalnya, mantan politikus Partai Demokrat itu menjadi salah satu inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Diketahui, Max bergabung ke Partai Emas besutan Hasnaeni Moein, sejak akhir Desember 2020 lalu.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

KLB pun pada akhirnya tetap diselenggarakan oleh sejumlah politisi Demokrat yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tak hanya Max, sejumlah politisi Demokrat yang turut mendukung kegiatan itu antara lain Darmizal, Jhoni Allen, dan Marzuki Alie.

Baca juga: Demokrat Sebut Kubu KLB Tak Punya Bukti soal Hambalang, Max Sopacua Pakai Keterangan Saksi

Sementara itu, di dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021), Max meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas skandal korupsi proyek Hambalang.

Pasalnya, masih ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut masih belum tersentuh oleh Komisi Antirasuah.

"Ini kita buka kembali karena anggaran negara itu terselip di situ. Itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan, pak," kata Max dalam siaran Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Max pun merujuk kesaksian mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di persidangan yang menyebut bahwa semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimintai kesaksiannya dalam kasus korupsi tersebut.

Baca juga: Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Lantas, sejauh apa perjalanan karier Max Socapua di dunia politik?

Pernah Menjadi Penyiar TVRI

Dikutip dari Tribunnews.com, pria kelahiran Ambon, pada 2 Maret 1946 itu menyelesaikan gelar sarjana S1 dan mendapatkan gelar magister di STIE Gotong Royong, Jakarta.

Max juga sempat bekerja sebagai penyiar olahraga dan produser di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada zaman orde baru.

Dalam catatan buku wajah DPR dan DPD 2019-2014, Max diketahui menjadi produser di TVRI sejak 1985 hingga tahun 2002.

Ikut Dirikan Partai Demokrat

Setelah era kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir, Max mulai terjun ke dunia politik. Ia diketahui terlibat dalam pendirian Partai Demokrat pada 9 September 2001 bersama SBY.

Baca juga: Pertanyakan Legal Standing Max Sopacua, Demokrat: Jadi Masih di Partai Emas atau Demokrat KLB?

Bersamaan dengan suksesnya SBY terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2004, di tahun yang sama Max juga terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jabar V Bogor.

Ia menduduki Senayan selama dua periode yakni di tahun 2004 dan tahun 2009.

Kiprah Max di Partai Demokrat bisa dikatakan cukup penting.

Selain sebagai salah satu pendiri partai, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya seperti Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, hingga menjadi anggota Majelis Tinggi.

Bergabung Dengan Partai Emas

Max sudah menyatakan mundur dari Partai Demokrat dan bergabung dengan partai Esa Masyarakat Sejahtera (Emas) pada 11 Desember 2020 lalu.

Saat itu Max merasa bahwa dirinya disingkirkan oleh Partai Demokrat. Ia mengibaratkan upaya menyingkirkan dirinya, seperti menurunkan penumpang di pinggir jalan.

Baca juga: Gelar Konpers di Hambalang, Kubu Kontra-AHY: Proyek Ini Merontokkan Elektabilitas Demokrat

“Yang saya prihatin tetapi saya doakan Partai Demokrat semoga bagus dan makin jaya. Yang saya sayangkan, saya disingkirkan dari Partai Demokrat seperti menurunkan penumpang angkot di pinggir jalan,” tutur Max saat itu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas, Kemang, Jakarta Pusat.

Ia menyebut dirinya bergabung dengan Partai Emas karena ingin mengabdi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Bergabungnya Max dengan Partai Emas ditandai dengan pelepasan jaket Partai Demokrat miliknya, kala itu.

Inisiator KLB Kontra AHY

Konflik antara Max dengan Partai Demokrat sudah nampak sejak tahun 2019, saat itu Max bersama sejumlah senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

Gerakan itu meminta SBY yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum untuk melaksanakan KLB.

Baca juga: Disinggung Masuk Partai Emas, Max Sopacua: Coba Cek ke Kemenkumham

GMPPD beralasan, KLB harus segera dilaksanakan karena perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD juga mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

Konflik itu nampaknya juga menjadi pemicu Max keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas.

Selain itu, Max kemudian juga diketahui menjadi salah satu tokoh yang mendukung KLB kontra kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021.

Ia meminta para kader Partai Demokrat tidak perlu takut dipecat jika mendukung berlansungnya KLB itu.

“Jangan takut dipecat, tidak bisa sembarangan memecat kader. Semua ada prosedurnya,” kata Max, dikutip Antara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com