Demokrat Sebut Kubu KLB Tak Punya Bukti soal Hambalang, Max Sopacua Pakai Keterangan Saksi

Kompas.com - 26/03/2021, 15:05 WIB
Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblesnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.  KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblesnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa kubu Kongres Luar Biasa (KLB) tak memiliki bukti keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat AHY Renanda Bachtar dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Atas hal tersebut, Renanda pun menduga kubu KLB sedang ingin membuat kabar bohong dan fitnah kepada Demokrat.

"Soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya kalau memang pihak sana bukan hanya sekadar mau bikin isu hoaks, fitnah lagi," kata Renanda.

Baca juga: Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Oleh karena itu, ia menyarankan apabila kubu KLB memiliki bukti baru atau novum, dapat segera mengajukan ke pengadilan.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan kubu KLB, jika tidak ingin dicap penyebar kabar bohong atau fitnah.

"Sebenarnya kan kalau ini, mereka harus mengajukan novum baru ke pengadilan, sehingga ini bisa dibuka lagi. Tapi kan yang mereka lakukan tidak sampai ke sana, jadi hanya mungkin isu atau hoaks lagi yang tidak terbukti," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Max membantah pernyataan Renanda bahwa pihaknya tak memiliki bukti terkait dugaan keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Hambalang.

Baca juga: Pertanyakan Legal Standing Max Sopacua, Demokrat: Jadi Masih di Partai Emas atau Demokrat KLB?

Max mengatakan, pihaknya bukan tidak memiliki bukti, tetapi hasil dari pemeriksaan keterangan saksi dan tersangka kasus korupsi itu yang digunakan sebagai pegangan.

"Lah saya kira bukan tidak ada bukti. Hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi itulah yang kita ambil. Apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum, apa yang disampaikan oleh Yulianis, apa yang disampaikan oleh Nazaruddin, siapa-siapa saja yang terima uang," jelas Max.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.