KILAS

Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru

Kompas.com - 26/03/2021, 15:18 WIB
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin dalam salah satu kesempatan.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) aktif mengusulkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada pemetinah pusat.

Aziz menegaskan, DPR ingin guru-guru honorer yang telah mengabdi dapat diikutsertakan dalam program rekrutmen satu juta guru.

"Perlu kami tegaskan, DPR tetap berkomitmen mendorong pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa melalui sistem rekrutmen” ujarnya Jumat (26/3/2021).

Dia menyebut, banyak guru honorer di Indonesia yang telah mengabdi hingga puluhan tahun tetapi belum mendapatkan apresiasi yang layak atas pengabdiannya.

Oleh karena itu, dia juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan informasi secara transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan calon pegawai negeri sipil dan PPPK.

Baca juga: Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka

Dengan transparansi yang disampaikan, dia berharap hal tersebut mampu menjawab keraguan pemda dalam mengusulkan formasi guru PPPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Aziz juga berharap, Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.

Menurutnya, hal tersebut dapat mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer.

"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan pemda. Khususnya sistem penggajian guru PPPK,” sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini menilai, adanya kepastian tidak akan membuat pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK.

Baca juga: DPR Harap Pemerintah Kesampingkan Ego Sektoral dalam Prolegnas 2021

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.