Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenhan Harap Industri Pertahanan Indonesia Masuk 50 Perusahaan Teratas Dunia

Kompas.com - 25/03/2021, 09:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra mengharapkan industri pertahanan Indonesia bisa menembus 50 besar perusahaan teratas di dunia pada 2024.

Herindra mengatakan, dalam upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah telah mempersiapkan payung hukumnya.

Hal itu disampaikan Herindra saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Klaster BUMN Industri Pertahanan (Indhan) Indonesia secara virtual, di Kemhan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

"Pemerintah telah mempersiapkan payung hukum sebagai landasan, yang mencakup industri pertahanan, imbal dagang industri pertahanan, pembinaan industri pertahanan, pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan Kemhan dan TNI serta UU Cipta Kerja," ujar Wamenhan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Prabowo Berharap Teknolog hingga Industri Pertahanan Berkontribusi dalam Modernisasi Alutsista

Selain itu, Herindra juga mengharapkan supaya semua komponen di bidang pertahanan bisa saling bersinergi.

Hal itu dilakukan agar industri pertahanan dalam negeri benar-benar mandiri.

"Semuanya harus saling bersinergi antar-stakeholders pertahanan dan BUMN Indhan, sehingga melalui moment ini diharapkan menjadi lokomotif kemandirian industri pertahanan," kata Wamenhan.

Penyelenggaraan FGD ini merupakan satu rangkaian proses penggabungan Industri Pertahanan (Indhan) dalam negeri dalam satu wadah dengan nama Indonesia Defence Club (IDC).

Baca juga: Perkuat Industri Pertahanan Nasional, Prabowo Ingin Minimalisasi Ketergantungan Impor Alutsista

Selain Kemhan, FGD juga diikuti klaster Industri Pertahanan dari Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta Mabes Polri.

Sedangkan materi yang dibahas pada FGD seputar pada kebijakan dan perencanaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), teknologi, riset dan inovasi, serta komitmen industri pertahanan dan peningkatan komponen dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com