Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi untuk Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 17:35 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA.KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 29 persen responden enggan divaksinasi.

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Enggan Divaksin, Mayoritas Berusia Muda

Menurut Dicky, pemerintah harus memetakan permasalahan terkait vaksinasi di masing-masing wilayah.

Edukasi terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpusat, sebab tiap wilayah memiliki isu yang berbeda terkait vaksinasi.

"Ada yang merasa bahwa vaksin tidak halal, ada yang resah karena takut vaksin tidak aman dari segi kesehatan, itu yang harus dilihat pemerintah," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Setelah pemetaan masalah, langkah selanjutnya yakni konsolidasi dengan pemerintah daerah. Konsolidasi juga perlu dilakukan sampai ke tingkat wilayah yang paling kecil dengan melibatkan tokoh masyarakat.

"Seperti pemuka agama, lalu tokoh-tokoh terpandang di masyarakat, untuk membantu komunikasi edukasi vaksin Covid-19 ke masyarakat," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 40 Persen Warga Pilih PPKM Dihentikan

Dicky mengatakan, setelah semua tahap dijalankan, pemerintah juga harus transparan dalam menyampaikan segala informasi soal vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus menyampaikan informasi tentant vaksin itu secara terbuka dan transparan. Mulai dari sisi cara produksi, tingkat efektivitas, kedaluwarsa dan lain sebagainya," tutur dia.

Dicky mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan penolakan masyarakat terhadap vaksin adalah misinformasi.

Maka pelibatan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting, sebagai wakil pemerintah menjawab pertanyaan masyarakat tentang vaksin Covid-19.

"Nanti tokoh-tokoh itu akan membantu menjawab masyarakat, karena kebanyakan masyarakat tidak tahu harus bertanya pada siapa tentang vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Adapan hasil survei SMRC menunjukkan hanya 46 persen responden yang mantap menerima vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap, tidak semua guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei FSGI, terdapat 8,27 persen guru yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung, meresahkan kondisi ini, mengingat pemerintah ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka pada Juni mendatang.

Hasil riset SMRC dan FSGI menunjukkan penolakan vaksinasi Covid-19 didominasi oleh masyarakat dan guru yang berada di wilayah luar Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com