Kompas.com - 23/03/2021, 14:18 WIB
Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton  kepada Perum Bulog dengan tujuan untuk menstabilkan harga. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama/18 ANTARA FOTO/Umarul FaruqPekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog dengan tujuan untuk menstabilkan harga. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah menentukan satu sikap terkait kebijakan impor 1 juta ton beras.

Gun Gun mengatakan, lembaga pemerintah yang berbeda sikap semestinya duduk bersama untuk mencari kesepakatan.

Sebelum ada satu sikap dari pemerintah, ia menyarankan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog sebaiknya tidak melontarkan pernyataan kepada publik. 

"Jangan melakukan komunikasi tiba-tiba, karena lalau langsung komunikasi ke publik sementara posisi kebijakan belum jelas dan komunikasi kebijakan tidak disiapkan yang ada chaos informasinya," ujar Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Polemik Impor Beras, dari Kisruh di Kabinet Jokowi hingga Pro dan Kontra di DPR

Gun Gun menilai, saat ini pemerintah tidak menentukan siapa pihak yang mesti menyampaikan kebijakan impor beras.

Sebab, hampir semua pihak yang terkait kebijakan impor beras malah mengeluarkan narasi masing-masing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dampaknya muncul paradoks pemahaman. Selain itu juga muncul kegamangan dalam menentukan pesan kunci, apa yang mesti disampaikan ke publik dan oleh siapa," tuturnya

Menurut Gun Gun, komunikasi kebijakan publik mesti diperhatikan pemerintah. Jika tidak, maka akan menjadi satu wacana yang diinterpretasikan secara liar oleh masyarakat.

"Sangat krusial untuk melakukan komunikasi lintas sektor antara Kemendag, Istana, Kemenko Perekonomian, Bulog, serta stakeholder terdampak. Lagi-lagi, komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat akan menjadi bola liar yang tidak menguntungkan pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Sumsel Surplus Beras 2,07 Juta Ton, Harga Gabah Petani Pun Anjlok, Kenapa Harus Impor Beras?

Adapun sampai saat ini pemerintah belum satu suara terkait kebijakan impor 1 juta ton beras.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut kebijakan impor untuk mengamankan stok beras nasional, karena Bulog tidak melakukan serapan beras dengan optimal.

Ia mengatakan nantinya beras impor hanya akan dijadikan cadangan jika hasil panen petani dan cadangan Bulog tidak mencukupi stok beras nasional.

Kendati demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso optimistis cadangan beras pemerintah masih cukup.

Saat ini petani masih menjalankan musim panen hingga akhir April mendatang, namun cadangan beras nasional masih berjumlah 883.585 ton beras.

Budi yakin, bahwa angka cadangan beras akan bertambah setelah musim panen selesai dilakukan. Bahkan bisa menembus angka lebih dari 1 juta ton beras.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.