Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Indonesia Gagal Berlaga di All England, Moeldoko: Pemerintah Akan Evaluasi

Kompas.com - 23/03/2021, 13:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, pemerintah akan mengevaluasi penarikan paksa tim bulu tangkis Indonesia dari turnamen All England 2021.

Ia tak ingin peristiwa serupa terulang.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima audiensi daring dengan para diaspora atau warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, Selasa (23/3/2021).

“Hal-hal seperti ini akan dievaluasi pemerintah. Jangan sampai terjadi lagi,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Pulangnya Tim Indonesia dari All England, BWF Minta Maaf ke Jokowi, hingga Simpati Dubes Inggris

Moeldoko yang pernah diusung menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) ini mengaku menyayangkan dan ikut prihatin terhadap nasib tim bulu tangkis Tanah Air

Menurut dia, turnamen ini sejatinya sangat berkaitan dengan kebanggan sebuah negara.

"Apalagi Indonesia sudah beberapa kali merajai ajang All England," ujar dia. 

Baca juga: Menpora Sebut Presiden BWF Sampaikan Permintaan Maaf Kepada Presiden Jokowi

Tim Bulu Tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen bergengsi All England 2021 yang digelar di Birmingham, Inggris.

Otoritas Kesehatan Inggris (NHS) mengharuskan para anggota Tim Bulu Tangkis Indonesia melakukan isolasi mandiri karena satu pesawat dengan seorang pasien positif Covid-19 saat perjalanan dari Istanbul ke Birmingham.

Baca juga: Tim Indonesia Gagal Berlaga di All England, Dubes Inggris: Kami Sangat Sedih

Kebijakan tersebut membuat tim Indonesia bertanya-tanya. Sebab, mereka sudah dinyatakan negatif Covid-19 saat tiba di Inggris.

Bahkan, para anggota tim Indonesia juga sudah divaksin sebelum berangkat ke Inggris.
Para anggota tim Indonesia pun merasa mendapat perlakuan tidak adil.

Situasi ini membuat KBRI London turun tangan. Setelah melakukan negosiasi, tim Indonesia diizinkan pulang lebih cepat dan tidak perlu menjalani karantina hingga 23 Maret.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com