Polemik Impor Beras, ke Mana Seharusnya Kebijakan Pemerintah Berpihak?

Adapun polemik kebijakan impor 1 juta ton beras terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, hingga para kepala daerah.

Menteri Perdagangan Muhammad Lurfi berpandangan impor beras perlu dilakukan untuk menjamin cadangan beras pemerintah. Ia menyebut kebijakan diambil karena serapan beras dari Perum Bulog memprihatinkan.

Baca juga: Kukuh Soal Impor Beras, Mendag Sebut Penyerapan Bulog Memprihatinkan

Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim stok cadangan beras pemerintah masih aman.

Sebab saat ini menurut catatan Bulog, masih terdapat 883.585 ton cadangan beras pemerintah. Apalagi ditambah dengan musim panen beras yang masih berjalan hingga April.

Dengan kondisi ini, Budi yakin, cadangan beras pemerintah akan mencapai lebih dari 1 juta ton.

Baca juga: Ganjar soal Rencana Pemerintah Impor Beras: Nanti Saja Lah, Terlalu Dini

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bahwa kebijakan impor beras terlalu prematur dilakukan saat ini. Ia meminta pemerintah pusat untuk menunggu masa panen selesai.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketimbang melakukan impor, pemerintah pusat disarankan membeli beras yang berlimpah dari Jawa Barat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah juga menegaskan, produksi beras di wilayahnya cukup bahkan surplus hingga akhir Mei 2021.