Kompas.com - 19/03/2021, 16:01 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menjelaskan indikator pelaksanaan sekolah tatap muka tidak bisa hanya berpatokan pada proses vaksinasi Covid-19 untuk para guru.

Dicky menjelaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mesti memperhatikan indikator lainnya terkait epidemiologi.

Beberapa indikator tersebut yakni, positivity rate di daerah yang bakal menggelar sekolah tatap muka harus di bawah 5 persen.

"Dalam hal ini angka positivity rate di daerah yang akan melaksanakan sekolah tatap muka harus di sudah di angka 5 persen. Lebih bagus kalau positivity ratenya bisa di bawah itu," sebut Dicky pada Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Belum Putuskan Pembukaan Sekolah Tatap Muka

Selain itu, pemerintah harus menjamin bahwa dalam dua pekan berturut-turut angka penularan kasus dan angka kematian Covid-19 menurun.

"Bukan naik turun ya kurvanya. Tapi angka penularan dan kasus kematian selama dua minggu berturut-turut harus menurun," jelasnya.

Dicky meminta pemerintah juga memberikan vaksinasi untuk seluruh karyawan sekolah selain guru.

Sebab para karyawan mulai dari tim keamanan, hingga pegawai tata usaha juga berinteraksi dengan siswa.

"Mulai security hingga pegawai tata usaha itu kan berinteraksi dengan siswa. Jadi mereka itu juga harus dapat vaksin Covid-19. Karena belum ada vaksin untuk masyarakat di bawah usia 18 tahun. Jadi kondisi sekolah harus benar-benar aman untuk siswa," ungkap Dicky.

Dicky juga mencermati, perlunya Mendikbud untuk melakukan penyesuaian kurikulum untuk pelajar di masa pandemi Covid-19 ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.