Kompas.com - 19/03/2021, 13:38 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menilai, keberadaan Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memunculkan keresahan di masyarakat.

Menurut dia, keberadaan ketiga pasal tersebut sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas, yang salah satunya berbunyi tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas.

"Apakah Pasal 27, 28, dan Pasal 29 jelas? Tidak, tidak jelas," kata Eddy saat diskusi publik bertajuk Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/3/2021).

 

Sebagai contoh, di dalam Pasal 27 disebutkan bahwa unsur penghinaan yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 310 KUHP tentang penistaan dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Menurut Eddy, hal itu berbeda dengan saat pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketika mengadopsi sejumlah kejahatan jabatan dari KUHP, pasal-pasal sepenuhnya diambil dan ditulis ulang di dalam UU itu.

Baca juga: Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Resahkan Masyarakat

Akibatnya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik, kata Eddy, kerap diprotes oleh berbagai kalangan masyarakat.

Adapun bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

"Argumentasi yang kerap muncul adalah karena kriteria dan unsur perbuatan yang tidak jelas dan multitafsir," kata dia.

Oleh sebab itu, melalui diskusi publik tersebut, Eddy berharap para pakar, praktisi, atau masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan kepada tim kajian yang memiliki tugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap menimbulkan multitafsir.

Presiden Joko Widodo pun, kata dia, akan mengajak DPR berdiskusi untuk melakukan revisi UU ITE, terutama terhadap pasal yang dianggap multitafsir.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Siapkan Naskah Akademik Revisi UU ITE

"Berbicara revisi UU kan tidak semudah membalik telapak tangan. Membutuhkan proses paling tidak dua sampai tiga bulan karena setelah ada pembahasan masih berhadapan dengan DPR, muncul daftar inventarisasi masalah, baru kemudian akan dibahas lalu disahkan," kata Eddy.

UU ITE, kata Eddy, pada prinsipnya harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan.

Selain itu, beleid itu harus pula melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan hak dasar akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945.

Lebih lenjut Eddy mengatakan, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik juga dinilai memunculkan keresahan di masyarakat.

"Tidak dimungkiri pasal ini menimbulkan keresahan. Terjadi multitafsir atau distorsi antara penyampaian kritik dan pencemaran nama baik sehingga terjadi saling lapor," kata Eddy.

Eddy menjelaskan, tujuan awal dirumuskannya UU ITE adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain di dunia maya, mulai dari peretasan hingga penyebaran kabar bohong atau hoaks.

Sebab, menurut dia, pelanggaran hukum di dunia nyata saat ini memungkinkan terjadi secara virtual.

"Sehingga UU (ITE) ini diperlukan karena kegiatan di ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran hukum konvensional saja," kata Eddy.

"Kalau ini ditempuh (dengan hukum konvensional) maka banyak yang lolos dan kesulitan dalam pemberlakuan hukum," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.