Kompas.com - 19/03/2021, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah menyiapkan naskah akademik terkait revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal itu disampaikan Azis dalam Focus Grup Discusion (FGD) bersama Tim Kajian UU ITE, Kamis (18/3/2021).

"Parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah. Kemudian penyiapan naskah akademik, sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga pembahasan menjadi suatu kompilasi yang bersifat komprehensif," ujar Azis dalam keterangan pers Kemenko Polhukam, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Kepada Tim Kajian UU ITE, Sejumlah Pakar Persoalkan Pasal 27 hingga Pasal 29

Menurut Azis, sejumlah pasal dalam UU ITE telah menjadi perdebatan di masyarakat. Ia mencontohkan Pasal 27 ayat (3) mengenai defamasi dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Kemudian, pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi. Azis mengatakan, banyak pasal yang dapat menjadi pembahasan, terutama terkait asas dan norma dari aturan tersebut.

Nah ini yang menjadi diskusi dari waktu ke waktu dan sampai dengan saat ini antara fraksi belum ada kesepakatan," kata Azis.

Baca juga: Revisi UU ITE, Berawal dari Keresahan Jokowi namun Batal Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang juga menjadi narasumber, mencatat bebe0rapa pasal yang terkesan tidak adil.

Contohnya, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 45A Menurutnya, pasal tersebut multitafsir dan terkesan tidak adil sehingga perlu direvisi.

Hidayat mengatakan, bahwa Pasal 27 Ayat 3 seharusnya tidak dibutuhkan lagi dalam UU ITE. Sebab, ketentuan hukum soal penghinaan atau pencemaran nama baik sudah diatur dalam pasal 310 KUHP.

"Bila kita konsisten dengan tujuan atau pertimbangan utama dihadirkannya UU ITE Tahun 2008 itu, tentu fokus dalam melaksanakan revisi adalah konten-konten yang bersinggungan dengan hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat dalam bingkai demokrasi Pancasila," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Ketidakadilan UU ITE Sangat Mudah Ditemukan

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Nasional
6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Nasional
Undang-undang Darurat Sajam

Undang-undang Darurat Sajam

Nasional
Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Nasional
Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Nasional
Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Nasional
Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Nasional
Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Nasional
Kabareskrim soal Peristiwa di Magelang: Yang Tahu Pasti Hanya Allah, Brigadir J, dan Istri Ferdy Sambo

Kabareskrim soal Peristiwa di Magelang: Yang Tahu Pasti Hanya Allah, Brigadir J, dan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Rombongan Partai Masyumi Diiringi Tarian Gelombang Persembahan

Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Rombongan Partai Masyumi Diiringi Tarian Gelombang Persembahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.