Menteri PPPA Sebut Masih Ada Praktik Terselubung Perkawinan Anak di Masyarakat

Kompas.com - 18/03/2021, 14:31 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap. BBC News IndonesiaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, hingga saat ini masih terdapat praktik perkawinan anak terselubung yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut terjadi dengan cara melakukan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual anak.

"Masih adanya persepsi di masyarakat yang melakukan praktik terselubung sebagai modus perkawinan anak yang dapat disebut sebagai kejahatan anak, misalnya perdagangan orang atau bentuk eksploitasi seksual anak," ujar Bintang di acara seminar nasional dan deklarasi gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang digelar Kementerian PPPA dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (18/3/2021).

Selain masalah tersebut, ia mengatakan, masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah dalam hal praktik perkawinan anak. Antara lain, masih belum pahamnya orangtua dan keluarga terhadap bahaya perkawinan anak, sehingga tetap melaksanakan praktik tersebut.

"Padahal dampaknya akan meninggalkan generasi lemah dan pada akhirnya merugikan banyak pihak," kata dia.

Baca juga: Menkes: Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak untuk Tumbuh dan Berkembang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bintang mengatakan, pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur angka perkawinan anak di Indonesia melalui indikator proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun.

Pada tahun 2018, kata dia, angka perkawinan anak secara nasional sebesar 11,21 persen. Persentase itu kemudian turun menjadi 10,82 persen pada 2019.

Pada 2019 bahkan terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

"Walaupun secara rata-rata nasional angka perkawinan anak menurun, tetapi jika dibandingkan antara data tahun 2018 dan 2019, maka terdapat kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi," kata dia.

Kenaikan angka perkawinan anak provinsi tersebut, dinilainya, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Baca juga: 3 Dampak Mengerikan Perkawinan Anak yang Masih Tinggi di Indonesia

Sebab, kata dia, perkawinan anak yang tinggi akan menggagalkan banyak program yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDG’s), serta bonus demografi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.