Menteri PPPA Sebut Masih Ada Praktik Terselubung Perkawinan Anak di Masyarakat

Kompas.com - 18/03/2021, 14:31 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap. BBC News IndonesiaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengunjungi Waingapu, Sumba awal Juli untuk membahas permasalah kawin tangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, hingga saat ini masih terdapat praktik perkawinan anak terselubung yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut terjadi dengan cara melakukan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual anak.

"Masih adanya persepsi di masyarakat yang melakukan praktik terselubung sebagai modus perkawinan anak yang dapat disebut sebagai kejahatan anak, misalnya perdagangan orang atau bentuk eksploitasi seksual anak," ujar Bintang di acara seminar nasional dan deklarasi gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang digelar Kementerian PPPA dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (18/3/2021).

Selain masalah tersebut, ia mengatakan, masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah dalam hal praktik perkawinan anak. Antara lain, masih belum pahamnya orangtua dan keluarga terhadap bahaya perkawinan anak, sehingga tetap melaksanakan praktik tersebut.

"Padahal dampaknya akan meninggalkan generasi lemah dan pada akhirnya merugikan banyak pihak," kata dia.

Baca juga: Menkes: Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak untuk Tumbuh dan Berkembang

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bintang mengatakan, pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur angka perkawinan anak di Indonesia melalui indikator proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun.

Pada tahun 2018, kata dia, angka perkawinan anak secara nasional sebesar 11,21 persen. Persentase itu kemudian turun menjadi 10,82 persen pada 2019.

Pada 2019 bahkan terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

"Walaupun secara rata-rata nasional angka perkawinan anak menurun, tetapi jika dibandingkan antara data tahun 2018 dan 2019, maka terdapat kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi," kata dia.

Kenaikan angka perkawinan anak provinsi tersebut, dinilainya, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Baca juga: 3 Dampak Mengerikan Perkawinan Anak yang Masih Tinggi di Indonesia

Sebab, kata dia, perkawinan anak yang tinggi akan menggagalkan banyak program yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDG’s), serta bonus demografi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X