Menteri PPPA Sebut Masih Ada Praktik Terselubung Perkawinan Anak di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, hingga saat ini masih terdapat praktik perkawinan anak terselubung yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut terjadi dengan cara melakukan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi seksual anak.

"Masih adanya persepsi di masyarakat yang melakukan praktik terselubung sebagai modus perkawinan anak yang dapat disebut sebagai kejahatan anak, misalnya perdagangan orang atau bentuk eksploitasi seksual anak," ujar Bintang di acara seminar nasional dan deklarasi gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang digelar Kementerian PPPA dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (18/3/2021).

Selain masalah tersebut, ia mengatakan, masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah dalam hal praktik perkawinan anak. Antara lain, masih belum pahamnya orangtua dan keluarga terhadap bahaya perkawinan anak, sehingga tetap melaksanakan praktik tersebut.

"Padahal dampaknya akan meninggalkan generasi lemah dan pada akhirnya merugikan banyak pihak," kata dia.

Bintang mengatakan, pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur angka perkawinan anak di Indonesia melalui indikator proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun.

Pada tahun 2018, kata dia, angka perkawinan anak secara nasional sebesar 11,21 persen. Persentase itu kemudian turun menjadi 10,82 persen pada 2019.

Pada 2019 bahkan terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

"Walaupun secara rata-rata nasional angka perkawinan anak menurun, tetapi jika dibandingkan antara data tahun 2018 dan 2019, maka terdapat kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi," kata dia.

Kenaikan angka perkawinan anak provinsi tersebut, dinilainya, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Sebab, kata dia, perkawinan anak yang tinggi akan menggagalkan banyak program yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDG’s), serta bonus demografi.