Kementerian PPPA Sebut Penurunan Angka Stunting Cegah Terjadinya Perkawinan Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin mengatakan, salah satu upaya mencegah terjadinya perkawinan anak adalah menurunkan angka stunting.

Selain stunting, kata dia, peningkatan kesehatan anak juga harus dilakukan sebagai upaya pencegahan lainnya.

"Pencegahan perkawinan anak adalah dengan mendukung percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan setinggi mungkin derajat kesehatan anak Indonesia, sesuai amanat Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia," kata Lenny dikutip dari situs Kementerian PPPA, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Ibunya Dipenjara Gara-gara Lempar Atap Pabrik, Kementerian PPPA Minta Hak Asuh Anak Tak Diabaikan

Lenny mengatakan, salah satu upaya Kementerian PPPA dalam mencegah perkawinan anak yaitu dengan mengoptimalkan peran dan fungsi layanan kesehatan yang ada di masyarakat.

Salah satu upaya itu adalah melalui Puskesmas Ramah Anak (PRA).

PRA, kata dia, berperan penting dalam mencegah perkawinan anak dan turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta risiko kesehatan lainnya.

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam mencegah perkawinan anak, mengingat 32 persen anak di Indonesia diketahui berobat ke puskesmas," kata dia.

Menurut Lenny, apabila puskemas di seluruh Indonesia dapat memenuhi 8 dari 15 indikator PRA, maka hal tersebut dapat menyelamatkan dan meningkatkan kualitas anak Indonesia.

Baca juga: Bintang Puspayoga Harap Seluruh Umat Dukung Kementerian PPPA Berdayakan Perempuan dan Anak

Oleh karena itu, PRA juga diharapkan dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan ramah anak.

Antara lain, dengan memperluas cakupan dan mengembangkan layanan puskesmas bagi masyarakat secara berkesinambungan khususnya dalam pencegahan perkawinan anak.

Peran dan fungsi puskesmas dalam mencegah perkawinan anak yang dapat dioptimalkan, kata dia yaitu edukasi, sosialisasi, dan konseling terkait kesehatan reproduksi.

Baca juga: Kementerian PPPA-Istiqlal Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Masjid

Termasuk pentingnya memenuhi hak anak dan pemahaman terkait hak anak untuk tidak dinikahkan saat usia anak.

"Hal ini dapat disampaikan oleh para tenaga kesehatan di puskemas untuk diteruskan kepada masyarakat luas seperti keluarga dan anak itu sendiri,” ucap dia.