Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesalkan Indonesia Dipaksa Mundur, Komisi X Nilai Panitia All England Tak Siap

Kompas.com - 18/03/2021, 11:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menyesalkan tim nasional Indonesia yang dipaksa mundur dari kejuaraan All England 2021, setelah diketahui naik pesawat yang sama dengan penumpang positif Covid-19.

Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai keputusan panitia atas respons Pemerintah Inggris yang mengarantina tim Indonesia ini sebagai sikap yang tak profesional.

"Tindakan ini mencerminkan ketidaksiapan mereka dalam menyelenggarakan turnamen di tengah pandemi Covid-19," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: All England Paksa Mundur Tim Indonesia, Komisi X: Sangat Menyakitkan


Atas hal tersebut, Huda menekankan, seharusnya panitia turnamen menyiapkan prosedur operasional standar turnamen sesuai dengan regulasi Covid-19 yang ditetapkan satu negara.

Termasuk, kata dia, ketentuan isolasi mandiri selama 10 hari bagi siapa saja yang masuk wilayah Inggris saat tim Indonesia berada satu pesawat dengan penumpang positif Covid-19, seharusnya dapat diantisipasi

"Penyelenggara turnamen harusnya mengundang peserta turnamen agar jauh hari datang sebelum pagelaran berlangsung. Dengan demikian saat ada kasus peserta turnamen berada di satu pesawat dengan penumpang positif Covid-19, mereka bisa melakukan isolasi mandiri sebelum turnamen berlangsung," tuturnya.

Huda menyayangkan pengusiran paksa para atlet di tengah turnamen berlangsung yang dinilainya sangat menyakitkan.

Baca juga: Kronologi Tim Bulu Tangkis Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021

Ia berpendapat, atas kejadian tersebut, tentu para pemain sangat kecewa. Padahal, para atlet sudah sempat memenangkan pertandingan dan melaju ke 16 besar.

"Bahkan beberapa dari mereka telah menang di babak pertama. Lalu kemudian dinyatakan tidak boleh melanjutkan pertandingan," ujar Huda.

Untuk menyikapi kasus, Huda mengusulkan agar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) harus menyiapkan langkah khusus sehingga pemain tidak mengalami trauma psikologis akibat peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta agar kasus tersebut menjadi pelajaran bagaimana penyelenggara turnamen atau event olahraga harus benar-benar memperhatikan regulasi Covid-19 di satu negara.

Baca juga: Sejarah All England Open, Mengapa Begitu Prestisius bagi Indonesia?

Ia menegaskan, dalam hal ini tidak bisa semena-mena menyalahkan Pemerintah Inggris karena mempunyai regulasi ketat mencegah penyebaran Covid-19.

"Di sini yang harus menyesuaikan adalah panitia atau penyelenggara turnamen yang harus menyiapkan SOP sesuai dengan regulasi tersebut. Pun di Indonesia yang sedang menyiapkan turnamen olahraga seperti Piala Menpora," ucapnya.

"Kita berharap turnamen tersebut benar-benar memperhatikan regulasi dari pemerintah terkait protokol kesehatan sehingga tidak dihentikan di tengah jalan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com