Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Yasonna Didoakan Sehat dan Tegak Lurus Selesaikan Masalah Demokrat

Kompas.com - 18/03/2021, 09:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik yang terjadi di Partai Demokrat turut menjadi perbincangan dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan, kader Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap agar Yasonna dapat tegak lurus dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum, termasuk masalah yang tengah menerpa Demokrat.

"Doanya supaya tetap tegak lurus dengan hukum, selesaikan semua masalah dengan hukum Pak, itu doa mereka. Masalah apa saja, ya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kami ya tentu itu juga di dalamnya doanya," kata Benny.

Benny juga mendoakan agar Yasonna tetap sehat jauh dari Covid-19 dan tetap cerdas dalam menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa.

Baca juga: Didoakan Kader Demokrat, Yasonna: Yang Sebelah Sana Berdoa Juga, Mana yang Didengar Nanti...

Merespons pernyataan Benny, Yasonna menyampaikan rasa terima kasih sambil berkelakar bahwa kubu kontra-AHY pasti menyampaikan doa serupa.

"Terima kasih doanya semoga sehat, saya enggak tahu yang sebelah sana berdoa juga, mana yang didengar nanti doanya. Ini kan sama-sama berdoa pastilah," ujar Yasonna diikuti tawa peserta rapat.

Janji Profesional

Walaupun demikian, Yasonna memastikan Kementerian Hukum dan HAM akan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap agar pemerintah tidak lagi dituduh-tuduh terlibat dalam kisruh di Demokrat karena ia mengaku tidak pernah beretemu dengan pihak AHY maupun pihak kubu kontra-AHY.

"Kita aturannya jelas kok, aturannya jelas. Diserahkan saja, kita akan mengambil keputusan secara profesional," kata Yasonna.

Baca juga: Rapat dengan Komisi III, Benny K Harman Doakan Menkumham Tegak Lurus Tangani Masalah, Termasuk Demokrat

Ia menuturkan, kubu kontra-AHY telah mendaftarkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) ke Kemenkumham, diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.

"Sama seperti yang pertama, Pak AHY dan Pak Benny datang diterima Dirjen AHU. Tentunya kalau saya yang menerima KLB nanti pasti ada insinuasi lagi, tetap diterima oleh Pak Dirjen," ujar Yasonna.

Seperti diketahui, AHY bersama jajaran Demokrat sebelumnya telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kemenkumham untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra-AHY tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Yasonna melanjutkan, dokumen-dokumen yang telah diterima akan dipelajari secara baik dan seksama untuk menghasilkan keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Digugat Jhoni Allen, Demokrat AHY Sebut Pemecatan Sesuai AD/ART

Ia mengatakan, jika ternyata KLB yang digelar di Deli Serdang benar tidak sesuai hukum dan AD/ART Partai Demokrat, maka akan dinyatakan tidak sah, begitu pula sebaliknya.

"Kalau sesuai pula bagaimanalah aku mengambil keputusannya lagi, tapi yakin dan percaya saja Pak Benny, apalagi sudah didokaan tadi, ya aman lah," kata dia.

Seperti diketahui, KLB yang digelar kubu kontra-AHY menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Sementara, kubu AHY menuding penyelenggaraan KLB itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com