Minta Pemerintah dan Masyarakat Anggap Serius Virus Corona Varian Baru, IDI: Bisa Sebabkan Second Wave

Kompas.com - 18/03/2021, 08:23 WIB
Ilustrasi mutasi virus corona Brasil. Dalam suatu studi, ilmuwan menemukan varian baru virus corona Brasil lebih menular dan dapat meningkatkan risiko infeksi ulang Covid-19. Saat ini, varian virus P.1 itu telah muncul di Inggris. SHUTTERSTOCK/PETERSCHREIBER MEDIAIlustrasi mutasi virus corona Brasil. Dalam suatu studi, ilmuwan menemukan varian baru virus corona Brasil lebih menular dan dapat meningkatkan risiko infeksi ulang Covid-19. Saat ini, varian virus P.1 itu telah muncul di Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah dan masyarakat serius dalam menyikapi penyebaran virus corona varian baru di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi PB IDI Eka Ginanjar menanggapi kebijakan Kementerian Perhubungan yang menyebut bahwa tidak akan melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 2021.

"Penyebaran virus varian baru ini harus dipandang serius oleh pemerintah dan kita semua. Karena potensi menyebar cepat bahkan bisa menimbulkan second wave,” jelas Eka pada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Jika Pemerintah Izinkan Mudik, Penularan Covid-19 Berpotensi Meningkat karena Ada Varian Baru Virus Corona

Sebagai informasi hingga saat ini diketahui dua varian baru virus corona sudah terdeteksi berada di Tanah Air, yakni varian B.1.1.7 asal Inggris dan N439K asal Skotlandia.

Eka menyebut bahwa virus corona varian baru ini dapat menimbulkan second wave atau gelombang kedua Pandemi Covid-19.

Maka Eka berharap pemerintah melakukan pemantauan ketat dengan melakukan upaya tracing maksimal untuk melihat penyebaran varian baru virus corona tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jangan pernah menganggap remeh varian baru ini. Bila penyebarannya meluas maka kebijakan memperbolehkan mudik harus segera ditinjau,” tegasnya.

Baca juga: Mengenal 3 Varian Baru Virus Corona yang Diwaspadai Pemerintah

Meski kasus positif Covid-19 sedang menurun, namun kebijakan tidak melarang mudik dirasa Eka terlalu dini dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebab, ia mencontohkan, pengalaman beberapa kali long weekend terutama saat perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 membuat kasus positif Covid-19 di masyarakat meningkat secara signifikan.

“Mudik akan menyebabkan peningkatan kembali kasus Covid-19, karena menyebabkan mobilisasi orang dan berkumpulnya orang. Maka pelaksanaan mudik harus betul-betul dipertimbangkan dan melihat data real yang ada, tentunya dengan pelaksanaan testing, tracing dan treatment yang juga sesuai target,” pungkas dia.

Baca juga: Polemik Mudik Lebaran 2021 yang Disebut Belum Jadi Keputusan Final Pemerintah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X