Data Penerima Bansos Belum Sesuai, Mensos Risma Kirimkan Staf ke Daerah

Kompas.com - 17/03/2021, 18:36 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMenteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, ada beberapa daerah yang belum memadankan data penerima bantuan sosial (bansos) dengan data kependudukan.

Akibatnya, belum semua data penerima bansos sesuai dengan data lapangan.

"Ini (data penerima bansos) belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan," ujar Risma dalam konferensi pers virtual seusai rapat terbatas (ratas) percepatan penyaluran bansos, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Pos Indonesia Proaktif Perbarui Data KPM Penerima BST, Kemensos Berikan Apresiasi

Untuk memperbaiki permasalahan data tersebut, Risma akan mengirimkan staf Kemensos ke daerah.

"Kami kerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat (pemadanan) di 514 kabupaten/kota," tutur dia.

Sesuai target program bansos, ada tiga jenis yang disalurkan pada tahun ini, yakni bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BST).

Baca juga: Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kemensos telah menetapkan target sasaran untuk masing-masing program bansos. Program BPNT memiliki target 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian,  masing-masing 10 juta keluarga penerima manfaat dalam program PKH dan BST.

"Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah. Dan kami juga melakukan evaluasi dengan bank penyalur maupun PT Pos," tutur Risma.

Hasilnya, menurut Risma, Kemensos menemukan 13.228.513 keluarga penerima manfaat untuk program BPNT.

Kemudian, untuk PKH ditemukan sebanyak 8.907.446 keluarga penerima manfaat. Sementara untuk program BST ditemukan 8.428.327 keluarga penerima manfaat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X