Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Kompas.com - 17/03/2021, 08:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta petugas penanganan stunting di seluruh daerah menyampaikan data apa adanya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam kunjungannya ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Selasa (16/3/2021).

Di daerah tersebut, angka stunting masih di atas rata-rata nasional dan harus ditekan oleh pemerintah daerahnya.

"Pemerintah daerah harus menekan angka stunting secara maksimal dan sungguh-sungguh dan para petugas di lapangan sampaikan datanya apa adanya, jangan disulap," kata Muahdjir dikutip dari siaran pers, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Penyebab Anak Stunting Tak Cuma Faktor Kurang Gizi

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Nias sangat tinggi, yakni 61 persen.

Muhadjir mengatakan, apabila data petugas tidak benar, maka hal tersebut akan berdampak pada cara mengatasi stunting tersebut.

"Kalau dia stunting, sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk sehingga nanti Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Muhadjir mengatakan, penanganan stunting penting dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan.

Baca juga: Anak Stunting, Apa yang Dilakukan agar Tumbuh Kembang Membaik?

Hal tersebut harus diedukasikan terutama kepada para perempuan sejak remaja.

Menurut dia, memberikan pengetahuan yang baik seperti tentang kesehatan reproduksi dan gizi untuk mencegah stunting sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan stunting.

"Kalau perkembangan kandungannya nanti terganggu maka perkembangan anaknya juga. Karena itu masalah stunting ini harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan strategis.

Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Dengan demikian, pencegahan stunting pada perempuan dan anak pun perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Adapun berdasarkan hasil Riseksdas Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com