Pernikahan Artis Disiarkan Televisi, Sukamta: Popularitas Tak Bisa Jadi Justifikasi Salah Gunakan Barang Publik

Kompas.com - 16/03/2021, 15:34 WIB
Penyanyi Aurel Hermansyah dan YouTuber Atta Halilintar menggelar acara lamaran di Hotel Intercontinental, Jakarta, Sabtu (13/3/2021). Bidik layar RCTIPenyanyi Aurel Hermansyah dan YouTuber Atta Halilintar menggelar acara lamaran di Hotel Intercontinental, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, seharusnya stasiun televisi menjalankan kewajibannya sebagai lembaga penyiaran dengan memberikan tayangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan publik.

Pasalnya, menurut dia, televisi telah menggunakan saluran publik. Maka dari itu, sudah seharusnya digunakan untuk tujuan dan manfaat bagi publik.

"Karena gunakan saluran publik, semestinya digunakan untuk kemanfaatan publik," kata Sukamta kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Kritik tersebut disampaikannya untuk merespons rencana penyiaran pernikahan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di televisi.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, wajar saja apabila kritik muncul dari masyarakat karena acara pernikahan seharusnya bersifat pribadi.

"Tapi, malah ditayangkan menggunakan frekuensi publik dengan durasi waktu yang berlebihan. Kritik ini wajar muncul dari masyarakat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Soal Tayangan Live Pernikahan Artis di Televisi, KPI: Boikot Saja

Padahal, menurut Sukamta, popularitas para selebritas tidak bisa menjadi justifikasi untuk penyalahgunaan barang publik seperti frekuensi terestrial.

Sukamta menyayangkan kejadian pernikahan yang disiarkan televisi tidak terjadi hanya sekali.

Hal inilah yang membuat ia menyimpulkan bahwa televisi masih mementingkan rating dan nilai ekonomis dibandingkan kewajiban utama sebagai lembaga penyiaran.

Oleh karena itu, dia berharap agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dapat segera merespons dan bertindak tegas atas berbagai kritik yang dilayangkan berbagai pihak.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X