Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Masih Perlu Tahapan Menuju Normal, Semua Tetap Waspada Covid-19

Kompas.com - 16/03/2021, 12:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dengan situasi pandemi Covid-19.

Menurut Presiden, situasi saat ini masih memerlukan tahapan menuju ke kehidupan normal.

"Saat ini, harus berbicara apa adanya, yakni memerlukan tahapan-tahapan menuju ke sebuah situasi normal. Dan kita harapkan semuanya tetap pada posisi waspada (situasi pandemi)," ujar Jokowi saat meninjau vaksinasi untuk pelaku pariwisata di Gianyar, Bali, yang disiarkan langsung lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Bali, Jokowi Harap Herd Immunity Lekas Terbentuk

Jokowi melanjutkan, pemerintah akan terus melihat perkembangan Covid-19 dalam menentukan kebijakan.

Apabila nantinya sudah terlihat penyebaran Covid-19 melandai, kemudian berangsur turun lalu menghilang sesuai dengan tahapan-tahapannya, maka pemerintah akan memulai satu demi satu pembukaan ekonomi.

"Nanti didesain baik dari provinsi, kabupaten, kota maupun dari pusat, kita nanti akan memulai satu per satu pembukaan di ekonomi. Khususnya sektor pariwisata di provinsi Bali," ucap Kepala Negara.

Baca juga: Bertolak ke Bali, Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pelaku Pariwisata

Sebelumnya, pemerintah memperbaharui informasi perkembangan kasus harian Covid-19 pada Senin (15/3/2021).

Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin sore, diketahui penularan Covid-19 masih terjadi di Indonesia.

Hingga Senin, tercatat ada 5.589 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Data tersebut terhitung sejak pukul 12.00 WIB Minggu (14/3/2021) hingga Senin pukul 12.00 WIB, sehingga secara akumulatif ada 1.425.044 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com