Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WFH Sudah Setahun Diserukan Jokowi, Kasus Covid-19 Masih Terus Bertambah

Kompas.com - 15/03/2021, 11:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Senin ini (15/3/2021), tepat satu tahun Presiden Joko Widodo menyerukan imbauan bekerja dari rumah dalam rangka mencegah masifnya penularan Covid-19.

Imbauan itu disampaikan pada 15 Maret 2020 saat kasus Covid-19 di Indonesia masih berada di angka 117 kasus.

Saat itu, Presiden meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan penyakit Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah


Salah satu caranya, menurut Jokowi, adalah dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

"Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).

Menurut Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

"Agar penyebarannya bisa kita hambat dan stop," ujar Kepala Negara.

Baca juga: Satgas Covid-19: Perusahaan yang Bisa WFH, Sebaiknya WFH...

Selain itu, Jokowi juga meminta semua orang untuk mulai bekerja sama dan saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

"Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini jadi gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 bisa ditangani maksimal," ujar Jokowi.

Pernyataan Kepala Negara itu kemudian direspons oleh berbagai pihak.

Salah satunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lantas menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Kebijakan ini menyasar ASN maupun karyawan swasta.

Tak hanya WFH, Jakarta yang merupakan salah satu episentrum penularan Covid-19 juga meniadakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka untuk sementara waktu.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19 dan Pernyataan Para Menteri yang Sepelekan Virus Corona

Kebijakan-kebijakan tersebut bermaksud mengurangi mobilitas masyarakat sehingga potensi penyebaran virus corona penyebab Covid-19 bisa ditekan.

Tak hanya Jakarta, provinsi lain juga menerapkan kebijakan WFH untuk para ASN dan pekerja swasta.

Penerapan teknis WFH pun beragam, mulai dari 50 persen karyawan WFH dan 50 persen lain bekerja dari kantor. Maupun yang melaksanakan WFH sebanyak 75 persen karyawan.

Meski WFH sudah berlangsung satu tahun, penularan Covid-19 tercatat masih terjadi hingga saat ini.

Hal itu dilihat dari jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang masih bertambah hingga Minggu (14/3/2021).

Dari data yang dilaporkan pemerintah, terdapat 4.714 kasus baru Covid-19 pada Minggu. Sehingga total kasus positif menjadi 1.419.455.

Baca juga: Penambahan 4.714 Kasus Covid-19 dan Kendala Selesaikan Vaksinasi dalam 15 Bulan

Satgas juga mencatat terdapat tambahan 5.647 pasien yang sembuh. Secara keseluruhan, pasien yang telah sembuh berjumlah 1.243.117 orang.

Akan tetapi, pandemi yang telah melanda Indonesia selama lebih dari satu tahun masih merenggut nyawa.

Total 38.426 pasien positif Covid-19 yang meninggal dengan penambahan 97 orang selama 13-14 Maret 2021.

Sementara, sisanya merupakan pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri yang dikategorikan sebagai kasus aktif.

Berdasarkan data Satgas, jumlah pasien yang berstatus kasus aktif tersebut berjumlah 137.912 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com