PPP Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19 ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah semakin gencar menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat.

Hal itu merupakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP I yang diadakan di Jakarta, Jumat (12/3/2021) hingga Sabtu (13/3/2021).

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan sosialisasi vaksinasi Covid-19 harus ditingkatkan mengingat masih ada kelompok masyarakat yang menolak.

Baca juga: UPDATE 14 Maret: Tambah 5 di Singapura, Total 3.852 WNI Positif Covid-19

"Sosialisasi lebih masif tentang keamanan dan kehalalan vaksin ini harus lebih ditingkatkan. Upaya ini semata-mata untuk merealisasikan target vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia," kata Arwani dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (14/3/2021).

Arwani menuturkan bahwa program vaksinasi Covid-19 harus didukung oleh berbagai pihak. Sebabnya vaksinasi Cpvid-19bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity ) di masyarakat.

"Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung penuh sebagai bagian ikhtiar untuk menciptakan herd immunity di tengah masyarakat kita," kata Arwani.

Selain proses vaksinasi Covid-19, Arwani mengatakan PPP juga meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya tes (test), pelacakan (tracing), dan penanganan pasien Covid-19 (treatment) atau 3T.

Sebabnya selain pandemi Covid-19 belum berakhir, saat ini varian baru virus corona B.1.1.7 juga sudah masuk ke Tanah Air.

Baca juga: Misteri Hilangnya 7 Jenazah Pasien Covid-19 dari Makam yang Terbongkar, Kesaksian Warga hingga Barang Bukti Sandal Jepit

"Terlebih keberanaan varian baru Covid-19 jenis B.1.1.7 yang terkonfirmasi telah menjangkit beberapa warga Indonesia harus diantisipasi dengan sigap oleh pemerintah agar tidak menyebar masif kepada masyarakat," tutur dia.

Adapun hasil Rapimnas I PPP tersebut melahirkan empat rekomendasi lainnya untuk pemerintah.

Rekomendasi itu ialah apresiasi PPP terhadap keputusan pemerintah memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Kemudian PPP juga mendorong pemerintah agar menempatkan frasa agama dalam Peta Pendidikan Pasional 2020-2035.

Selain itu PPP juga meminta pemerintah melakukan berbagai program perbaikan ekonomi agar dapat memperbaiki perekonomian negara di masa pandemi Covid-19.

Terakhir, PPP terus mendukung upaya aparat penegakan hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.