Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19 ke Masyarakat

Kompas.com - 14/03/2021, 11:28 WIB
Tatang Guritno,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah semakin gencar menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat.

Hal itu merupakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP I yang diadakan di Jakarta, Jumat (12/3/2021) hingga Sabtu (13/3/2021).

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan sosialisasi vaksinasi Covid-19 harus ditingkatkan mengingat masih ada kelompok masyarakat yang menolak.

Baca juga: UPDATE 14 Maret: Tambah 5 di Singapura, Total 3.852 WNI Positif Covid-19

"Sosialisasi lebih masif tentang keamanan dan kehalalan vaksin ini harus lebih ditingkatkan. Upaya ini semata-mata untuk merealisasikan target vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia," kata Arwani dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (14/3/2021).

Arwani menuturkan bahwa program vaksinasi Covid-19 harus didukung oleh berbagai pihak. Sebabnya vaksinasi Cpvid-19bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity ) di masyarakat.

"Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung penuh sebagai bagian ikhtiar untuk menciptakan herd immunity di tengah masyarakat kita," kata Arwani.

Selain proses vaksinasi Covid-19, Arwani mengatakan PPP juga meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya tes (test), pelacakan (tracing), dan penanganan pasien Covid-19 (treatment) atau 3T.

Sebabnya selain pandemi Covid-19 belum berakhir, saat ini varian baru virus corona B.1.1.7 juga sudah masuk ke Tanah Air.

Baca juga: Misteri Hilangnya 7 Jenazah Pasien Covid-19 dari Makam yang Terbongkar, Kesaksian Warga hingga Barang Bukti Sandal Jepit

"Terlebih keberanaan varian baru Covid-19 jenis B.1.1.7 yang terkonfirmasi telah menjangkit beberapa warga Indonesia harus diantisipasi dengan sigap oleh pemerintah agar tidak menyebar masif kepada masyarakat," tutur dia.

Adapun hasil Rapimnas I PPP tersebut melahirkan empat rekomendasi lainnya untuk pemerintah.

Rekomendasi itu ialah apresiasi PPP terhadap keputusan pemerintah memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Kemudian PPP juga mendorong pemerintah agar menempatkan frasa agama dalam Peta Pendidikan Pasional 2020-2035.

Selain itu PPP juga meminta pemerintah melakukan berbagai program perbaikan ekonomi agar dapat memperbaiki perekonomian negara di masa pandemi Covid-19.

Terakhir, PPP terus mendukung upaya aparat penegakan hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com