Jokowi Ingatkan Uji Klinis Vaksin Buatan Dalam Negeri Harus Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, uji klinis terhadap vaksin produksi dalam negeri harus dilakukan secara terbuka.

Hal itu disampaikannya menanggapi pengembangan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara buatan dalam negeri.

"Uji klinis (vaksin) harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli," ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual melalui YouTube BNPB, Jumat (12/9/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Pembuatan Vaksin Kedepankan Kehati-hatian

Sementara itu, untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik.

Presiden menegaskan, syarat dan tahapan itu penting dilakukan untuk membuktikan proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian.

"Dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya," ucap Jokowi.

"Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Adapun vaksin Nusantara diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto.

Saat ini, vaksin tersebut memulai tahap uji klinis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang, Selasa (16/2/2021).

Pengembangan vaksin ini menuai kontroversi setelah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito membeberkan beberapa hal dalam penelitian Vaksin Nusantara yang menurutnya tidak sesuai kaidah medis.

Baca juga: BPOM: Vaksin Nusantara Tak Sesuai Kaidah Medis

Salah satu hal yang disorotinya yakni terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD Gatot Subroto, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," kata Penny dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (10/3/2021).

Padahal, menurut dia,, setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keselamatan subyek penelitian.

BPOM sudah selesai meninjau hasil uji klinis I Vaksin Nusantara.