Wapres: Pemerintah Berupaya Perbanyak Kawasan Industri Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu upaya untuk mengembangkan halal value chain dalam ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air adalah dengan pembentukan kawasan industri halal (KIH).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah terus berupaya memperbanyak KIH tersebut.

Pasalnya, pengembangan halal value chain juga dinilainya sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

"Pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH," ujar Ma'ruf saat membuka acara peresmian SHAFIEC, Center for Sharia Finance and Digital Economy Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat (12/3/2021).

Menurut Ma'ruf, untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen.

Hal itu pula yang menjadi tujuan pemerintah dalam membentuk beberapa KIH tersebut.

Adapun salah satu kawasan industri halal yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).

Kawasan industri lainnya adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

"Beberapa kebijakan lainnya untuk mendukung halal value chain juga dikembangkan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Antara lain dengan penguatan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah atau halal melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kemudian, didirikannya Bank Syariah Indonesia (BSI) serta membuka partisipasi masyarakat luas secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Di samping itu, tantangan lainnya yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah digitalisasi dan sumber daya manusia (SDM).