Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Kompas.com - 11/03/2021, 12:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sayap (orsap) Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dukungan tersebut disampaikan melalui mimbar demokrasi yang digelar oleh Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) dan Bintang Muda Indonesia (BMI).

Hadir pula ormas Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya.

"Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi dan ini harus kita lawan," kata Ketua DPP CMMI Anhar Tanjung, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Manuver Moeldoko: Anomali Politik dan Masalah Etika Berdemokrasi

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Macan Asia Jaya Couberthein Karamoy menyayangkan kongres luar biasa (KLB) oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia menilai KLB merupakan kegiatan yang tidak bermartabat dan tidak sesuai kaidah demokrasi.

"Kami juga sangat khawatir iklim investasi menurun akibat kegaduhan yang dilakukan Moeldoko cs, karena itu kami meminta dengan sangat kepada Presiden untuk memecat KSP Moeldoko," tegasnya.

Baca juga: Pengakuan Kader Peserta KLB dan Kekecewaan AHY terhadap Moeldoko

Hal senada disampaikan PDRI, IMDI dan BMI. Tiga orsap Demokrat itu menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Mereka menekankan, hingga saat ini AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum DPP IMDI Anton Surato meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak kepengurusan hasil KLB.

Ia menegaskan, KLB bersifat ilegal, inkonstitusional, dan tak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kami Insan Muda Demokrat Indonesia akan tetap setia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan," ucap Anton. 

Baca juga: Moeldoko Satu-satunya Pejabat Terpilih Ketum Partai Tanpa Jadi Kader

Berdasarkan hasil KLB, Jumat (5/3/2021), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi terpilih Ketum Partai Demokrat.

AHY menilai kongres tersebut abal-abal dan ilegal. Ia juga menyindi Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal.

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tegas AHY dalam konferensi pers secara daring, Jumat sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com