Kompas.com - 09/03/2021, 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerald Piter Runtuthomas tiba-tiba menjadi bahan perbincangan. Ia tampil dalam sebuah video yang ditayangkan dalam konferensi pers Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin (8/3/2021).

Melalui video tersebut, mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Kotamobagu itu mengaku ikut dalam kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Ia menjabarkan secara detail, proses dirinya diajak ikut KLB hingga penentuan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Pada konferensi pers tersebut, hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang membuka acara sekaligus mengomentari video dari Gerald.

Dalam kesempatan itu, AHY juga mengaku siap memaafkan Moeldoko apabila mengakui kekeliruan terlibat gerakan kudeta di Partai Demokrat.

Diiming-imingi Rp 100 juta jika ikut KLB

Gerald mengaku diiming-imingi Rp 100 juta agar mau menjadi peserta KLB. Namun setelah ikut KLB, Gerald mengatakan hanya mendapat Rp 5 juta.

"Kalau saya tiba di lokasi maka dapatkan 25 persen dari Rp 100 juta yaitu Rp 25.000.000, selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp 75 juta," kata Gerald dalam video tersebut.

"Tetapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp 5 juta," ujar dia.

Baca juga: Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Penuturan Gerald, sejumlah peserta KLB  protes karena uang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Para peserta KLB yang protes itu di antaranya berasal dari Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara, termasuk dirinya.

Gerald mengaku tak terima hanya mengantongi Rp 5.000.000 karena merasa telah berkorban dengan melawan ketua DPC di daerahnya untuk dapat hadir di KLB tersebut.

"Kami berontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipangil dan ditambahi uang Rp 5 juta oleh bapak M Nazaruddin," ujar dia.

Merasa bersalah, Gerald pun menyampaikan permohonan maaf kepada ketua DPC, ketua DPD, dan AHY karena telah mengikuti KLB dengan iming-iming uang tersebut.

Voting kilat terpilihnya Moeldoko

Lebih lanjut Gerald mengungkapkan soal indikasi voting cepat dalam memilih Moeldoko.

Hal ini yang dianggap janggal olehnya manakala pemilihan dilakukan dengan cara voting berdiri dan pimpinan sidang KLB Jhoni Allen Marbun tiba-tiba saja mengetuk palu tanda terpilihnya Moeldoko telah terpilih.

"Yang menjadi rancu dalam proses KLB ini yaitu pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum dalam proses KLB ini, secara voting. Ketika ditanya siapa yang akan dipercayakan untuk menjadi Ketum, para peserta berteriak Pak Moeldoko. Ditanya lagi, siapa yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta juga berteriak Pak Marzuki Alie," ucap Gerald.

Gerald menceritakan, Jhoni Allen saat itu berteriak ke para peserta KLB dan menanyakan siapa yang mendukung Moeldoko untuk menjadi ketua umum.

"Semua berdiri, angkat tangan ke atas. Ya, kita pilih Pak Moeldoko," ujar Gerald menirukan suara Jhoni Allen kala itu.

Baca juga: Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Ia melanjutkan, Jhoni Allen kemudian bertanya kepada para peserta yang memilih Marzuki Alie sebagai ketua umum.

Para peserta pendukung Marzuki Alie pun lantas langsung berdiri dan mengangkat tangan menandakan dukungannya.

"Tiba-tiba, Pak Jhoni Allen langsung mengetuk palu, bahwa yang terpilih Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa ini adalah Pak Moeldoko. Yang sementara Pak Moeldoko ini tidak ada di tempat musyawarah, tidak ada di tempat KLB. Hanya ada Pak Marzuki Alie, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua," jelas Gerald.

Atas dasar voting kilat itu, ia menyimpulkan ada kejanggalan dalam pola pemilihan ketua umum. 

KTA khusus untuk Moeldoko

Menurut Gerald, Moeldoko masuk menjadi anggota Demokrat saat KLB berlangsung. Hal itu baru diketahuinya ketika Jhoni Allen membacakan tata tertib KLB.

Sepengetahuan dia, Moeldoko menjadi anggota Demokrat dengan nomor khusus yang diberikan oleh kubu kontra-AHY. 

"Ada di pasal 20 poin 5, anggota dan kader Demokrat yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat dan atau kader yang baru masuk melalui KLB ini maka yang bersangkutan ditetapkan telah memiliki KTA Partai Demokrat dengan nomor khusus atau spesial," tuturnya.

Baca juga: Langkah AHY Hadapi Manuver Moeldoko: Serahkan Dokumen hingga Temui Mahfud MD

Usai pembacaan tata tertib, Gerald mempertanyakan mengapa Moeldoko baru ditetapkan menjadi anggota saat KLB berlangsung.

Kemudian ia bertanya-tanya siapa yang menandatangani KTA milik Moeldoko. Sebab, kata dia, KTA akan sah apabila ditandatangani oleh ketua umum.

"Kan harus ditandatangani Ketua Umum. Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh Ketua Umum waktu itu masih Pak SBY. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Jadi KTA ini, ini KTA saya, ini ada Ketua Umum dengan Sekjen, Pak Hinca waktu itu," ujarnya.

Kekecewaan AHY

Sementara itu, AHY menyatakan kekecewaannya terhadap Moeldoko karena terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan Beliau. Tapi jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," kata AHY.

Baca juga: AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Menurut AHY, Moeldoko telah menyakiti hati jutaan kader Demokrat. Ia berharap Moeldoko sadar dan dengan berbesar hati mengakui kesalahannya.

AHY bersedia memaafkan Moeldoko apabila mengakui kesalahan terkait kudeta di Demokrat.

"Tapi sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya," ujarnya.

Sebagai mantan prajurit, AHY tetap menghormati Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

Menurutnya hal itu harus terus dilakukan dan sudah menjadi tradisi yang dijunjung tinggi TNI.

"Saya tetap hormat, itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier," ucap AHY.

Baca juga: AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.