Sumarsih Nilai PTTUN Tutup Pintu Kebenaran untuk Keluarga Korban Tragedi Semanggi

Kompas.com - 10/03/2021, 18:18 WIB
Maria Katarina Sumarsih, ibu dari BR Norma Irmawan alias Wawan, memberikan pernyataan saat memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMaria Katarina Sumarsih, ibu dari BR Norma Irmawan alias Wawan, memberikan pernyataan saat memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban Tragedi Semanggi I Maria Katarina Sumarsih mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menutup pintu kebenaran untuk keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II.

Adapun putusan tersebut berawal dari permohonan banding Jaksa Agung ST atas putusan PTUN bahwa pernyataan Burhanuddin terkait tragedi Semanggi I dan II sebagai perbuatan melawan hukum.

"Bagi saya (putusan) PTTUN ini menutup pintu kebenaran yang sudah terbuka di pengadilan PTUN Jakarta," tutur Sumarsih dalam konferensi pers, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Keluarga Korban Tragedi Semanggi Akan Ajukan Kasasi atas Putusan PTTUN yang Kabulkan Banding Jaksa Agung

Sumarsih yang juga penggugat menyebut bahwa PTTUN tidak peka pada inti gugatan yang diajukan oleh keluarga korban.

Karena dengan putusannya tersebut, maka PTTUN mengabulkan upaya Burhanuddin untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya.

Maria Sumarsih lebih lanjut juga menyebut bahwa putusan PTTUN tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kejaksaan adalah kunci penuntssan pelanggaran Hak Asaai Manusia (HAM) di masa lalu.

"Disamping itu PTTUN juga mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi pada pidato pembukaan rapat kejaksaan 14 Desember 2020 lalu yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu, Presiden juga ingin perkembangannya itu bisa terlihat," tegas Sumarsih.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Minta Jaksa Agung Tak Tutup Ruang Diskusi Soal Tragedi Semanggi

"Tetapi kenyataannya Jaksa Agung melakukan bolak-balik atas berkas penyelidikan Tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti," sambungnya.

Sumarsih menduga Jaksa Agung tidak ingin menjadi aktor penuntasan kasus HAM di masa lalu yakni Tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Tragedi Trisakti.

Sebab, menurutnya, ada banyak kesaksian tak sesuai fakta yang disampaikan saksi dari pihak Kejaksaan Agung saat proses persidangan berlangsung.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X