Pimpinan Komisi III Minta Jaksa Agung Tak Tutup Ruang Diskusi Soal Tragedi Semanggi

Kompas.com - 09/03/2021, 11:26 WIB
Jaksa Agung Burhanuddin memberi salam saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAJaksa Agung Burhanuddin memberi salam saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tidak menutup ruang diskusi terkait penanganan kasus Semanggi I dan II.

Menurut Sahroni, Jaksa Agung harus terbuka dengan kemungkinan munculnya bukti-bukti baru yang dapat membuka pengungkapan kasus tersebut.

"Saya harap pihak Kejaksaan tidak serta merta menutup ruang diskusi mengenai kasus Semanggi ini. Bisa jadi ada perkembangan, bukti baru atau apapun yang bisa sedikit membuka tabir kelam kasus ini," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (9/3/2021). 

Politikus Partai Nasdem itu pun mendesak agar Kejaksaan Agung serius menuntaskan kasus tragedi Semanggi I dan II.

"Harus tuntas dan tuntas," ujar dia.

Baca juga: Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan banding yang diajukan Jaksa Agung. 

Putusan PT TUN itu membatalkan putusan PTUN Jakarta dalam perkara gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung.

Dalam putusan tingkat pertama, PTUN menyatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung yang mengatakan bahwa kasus Tragedi Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagai perbuatan melawan hukum.

Diketahui, gugatan terhadap Jaksa Agung dilayangkan oleh Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan; dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Bernardinus Realino Norma Irmawan merupakan mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Sedangkan Yap Yun Hap adalah mahasiswa UI yang meninggal saat peristiwa Semanggi II, 24 September 1999.

Baca juga: Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Selain menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Jaksa Agung juga diwajibkan membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR berikutnya.

Di samping itu, Jaksa Agung juga dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000. Atas putusan tersebut, Jaksa Agung kemudian mengajukan banding yang akhirnya dikabulkan oleh PT TUN DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.