Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Keluarga Korban Tragedi Semanggi Akan Ajukan Kasasi atas Putusan PTTUN yang Kabulkan Banding Jaksa Agung

Kompas.com - 10/03/2021, 18:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II Muhammad Isnur mengatakan, pihaknya akan mengajukan proses di tingkat kasasi untuk menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Sebagai informasi PTTUN memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN Jakarta dalam perkara gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Isnur mengatakan bahwa kliennya yakni Maria Sumarsih tidak akan mundur untuk mencari keadilan.

"Bu Sumarsih sejak awal sudah punya standing, beliau berjuang hampir 20 tahun lebih, tidak ada kata mundur, takut, atau khawatir pada putusan ini. Beliau akan terus maju dan mengupayakan kasasi," jelas Isnur dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Isnur berharap nantinya dalam proses pengajuan kasasi Mahkamah Agung dapat mengoreksi putusan PTTUN dan mengembalikan ranah keadilan pada keluarga korban.

"Kami berharap MA bisa mengoreksi putusan PTTUN dan mengembalikan ranah keadilan dan kebenaran kepada korban, kepada rakyat yang semestinya," sebutnya.

Isnur juga menyayangkan pengajuan banding yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mengadapi permasalahan ini yang lebih mengutamakan aspek formil ketimbang substantif hukum.

"Saya dan kami tim kuasa hukum menyesalkan bahwa Jaksa Agung bukan fokus pada masalah substansi dan meminta maaf atas kekeliruan pendapatnya. Tapi malah kemudian meneruskan, mengeluarkan waktu, energi, buat melawan rakyatnya sendiri, buat melawan korban yang mencari keadilan," tutur Isnur.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Minta Jaksa Agung Tak Tutup Ruang Diskusi Soal Tragedi Semanggi

Isnur menerangkan pihaknya sebenarnya mendesak Jaksa Agung untuk mencabut pengajuan banding ke PTTUN dan menerima putusan PTUN Jakarta.

"Tapi kalau mereka masih terus bermain-main di ranah formil terus ya kita akan hadapi," ungkapnya.

Adapun majelis hakim tinggi PTTUN memutuskan untuk membatalkan keputusan PTUN Jakarta yang sebelumnya mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II tentang pernyataan Jaksa Agung yang menyebut kasus Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM Berat.

Putusan itu dibuat setelah ada permohonan banding dari Jaksa Agung.

Proses di PTUN ini berawal pada 4 November 2020 saat majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan Jaksa Agung melakukan perbuatan melawan hukum atas pernyataannya di DPR tersebut.

Baca juga: Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Majelis hakim juga meminta Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR. Selain itu majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya prrkara sejumlah Rp 285.000.

Dasar keputusn Majelis Hakim PTTUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta karena PTUN Jakarta dinilai belum berwenang memutus perkara gugatan yang diajukan oleh keluarga korban Semanggi I dan II itu.

Hal tersebut dikarenakan para advokat selaku penerima kuasa dari penggungat dinilai belum mengajukan upaya banding administratif.

Majelis hakim menilai surat terbuka yang dikirim penggungat dalam naunan Jaringan Korban untuk Keadilan (JSKK) kepada Presiden Joko Widodo tidak dikualifikasikan sebagai upaya banding administratif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Nasional
Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Nasional
Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Nasional
Sosok Melchias Mekeng yang Singgung Uang Haram dan Bolak-balik Diperiksa KPK

Sosok Melchias Mekeng yang Singgung Uang Haram dan Bolak-balik Diperiksa KPK

Nasional
Penghayatan Kolektif Ramadhan

Penghayatan Kolektif Ramadhan

Nasional
Survei Indikator: Pemerintahan di 2024 Diharap Kendalikan Harga Sembako hingga Berantas Korupsi

Survei Indikator: Pemerintahan di 2024 Diharap Kendalikan Harga Sembako hingga Berantas Korupsi

Nasional
Seloroh Melchias Mekeng di Raker Kemenkeu: Makan Uang Haram Kecil Enggak Apa-apa

Seloroh Melchias Mekeng di Raker Kemenkeu: Makan Uang Haram Kecil Enggak Apa-apa

Nasional
Aksi Bripka Handoko dan Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Aksi Bripka Handoko dan Polisi yang Diharapkan Masyarakat

Nasional
Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Nasional
Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Nasional
Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Nasional
Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke