BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Kompas.com - 09/03/2021, 12:12 WIB
Ilustrasi vaksin Oxford-AstraZeneca yang dinamai AZD1222. Vaksin Covid-19 yang dikembangkan Oxford University dan AstraZeneca untuk melawan infeksi virus corona. SHUTTERSTOCK/rafapressIlustrasi vaksin Oxford-AstraZeneca yang dinamai AZD1222. Vaksin Covid-19 yang dikembangkan Oxford University dan AstraZeneca untuk melawan infeksi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca.

"BPOM menerbitkan persetujuan penggunaan masa darurat (vaksin Covid-19 Astrazeneca) pada 22 Februari yang lalu dengan nomor EUA 2158100143A1," kata Penny dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Penny mengatakan, pengajuan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 tersebut dilakukan melalui dua jalur yaitu secara multilateral dan didaftarkan langsung oleh AstraZeneca Indonesia.

"Kemudian, didaftarkan dari jalur bilateral produksi AstraZeneca Eropa dan Siam bio Sains Thailand," ujarnya.

Menurut Penny, sebelum memberikan izin penggunaan darurat, BPOM telah melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilai Obat dan pihak lainnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 AstraZeneca ini memiliki efikasi sebesar 62,1 persen

"Efikasi vaksin dengan dua dosis tadi dihitung sejak 15 hari pemberian dosis hingga pemantauan dua bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1 persen," pungkasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Penggunaan Vaksin AstraZeneca Masih Dibahas

Sebelumnya, Indonesia menerima pengiriman pertama 1.113.600 vaksin AstraZeneca pada Senin (8/3/2021).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, vaksin tersebut merupakan bagian awal dari tahap pertama pemberian vaksin melalui jalur multilateral.

Dalam tahap pertama yang  berlangsung hingga Mei 2021, Indonesia akan memperoleh total 11.748.000 vaksin jadi.

"Dan insya Allah, menurut rencana akan diikuti batch-batch selanjutnya," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pernyataan Kepala BKN soal Informasi Pelaksanaan TWK Rahasia Negara Dianggap Bertentangan UU

Pernyataan Kepala BKN soal Informasi Pelaksanaan TWK Rahasia Negara Dianggap Bertentangan UU

Nasional
BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

Nasional
Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Nasional
Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Nasional
Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Nasional
Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Nasional
Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Nasional
MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Nasional
Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Nasional
Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Nasional
20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X