Jokowi Dinilai Perlu Tegur Moeldoko Terkait Manuver di Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Partai Demokrat.

Adapun Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (5/3/2021).

"Ini mengarah pada kualitas kenegarawan penghuni Istana (Presiden Jokowi). Saya kira kalau memang orang yang percaya pada pembangunan parpol secara legal dan bermartabat harusnya ditegur, karena ini akan jadi preseden yang tidak baik ke depan," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: SBY Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko

Firman mengatakan, jika Presiden Jokowi membiarkan manuver Moeldoko tersebut, ia akan dianggap kurang peduli terhadap pembangunan partai politik.

Menurut Firman, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan di Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal munculnya kisruh di internal partai itu. 

Ia menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Namun demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk Pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ucap dia.

Baca juga: Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Selain itu, Firman menilai, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Moeldoko, kata dia, lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal Partai Demokrat juga," tutur Firman.

Lebih lanjut, Firman merasa heran terhadap KLB Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh Moeldoko ketimbang dipimpin kader partai sendiri.

KLB yang dilakukan kubu kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam tayangan Kompas TV, melalui sambungan telepon, Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat.